Jika suatu daerah mengalami kelebihan pegawai sementara daerah lain kekurangan, mutasi dapat di lakukan tanpa mempertimbangkan batas wilayah administratif. Kebijakan ini di harapkan mampu mengatasi ketimpangan distribusi ASN yang selama ini terjadi antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil.

Dalam draf revisi yang beredar, pemerintah tidak lagi mencantumkan skema PPPK paruh waktu sebagai bagian dari struktur resmi ASN. Artinya, nomenklatur tersebut berpotensi dihapus dalam sistem kepegawaian nasional.

Revisi UU ASN menjadi dasar utama perubahan kebijakan ini. Pemerintah membuka peluang pengangkatan PPPK menjadi PNS, terutama bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi dan di nilai memenuhi standar kompetensi.

Revisi UU ASN di harapkan membawa angin segar bagi jutaan tenaga honorer dan PPPK yang selama ini menghadapi ketidakpastian status. Dengan penegasan bahwa seluruh jabatan bersifat penuh waktu, pemerintah ingin memastikan arah kebijakan ASN yang stabil, jelas, dan berkesinambungan.

“Ini soal keadilan dan kepastian karier. Mereka yang sudah mengabdi bertahun-tahun sebagai PPPK berhak mendapatkan status yang sepadan dengan kontribusi mereka,” ujarnya

“Kami siap membahas peralihan PPPK jadi PNS dalam RUU ASN. Pengabdian mereka sudah cukup menjadi bukti dedikasi dan loyalitas terhadap negara,” ujar Dede Yusuf

 “Kalau memang dilihat dari berbagai pertimbangan, nanti tentu kita akan dengar dari para akademisi, kemudian dari pendidik juga, para PPPK juga, kemudian semua stakeholder yang terkait,” ujar Reni Astuti.