Jenewa, http://Eksisjambi.com– Indonesia resmi terpilih menjadi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode tahun 2026 dalam sidang Dewan HAM PBB yang di selenggarakan di Jenewa pada Kamis, 8 Januari 2026. Keputusan ini menandai kali pertama Indonesia mengemban jabatan tertinggi di Dewan HAM PBB sejak di bentuk pada tahun 2006.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan di emban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.
Sebelumnya, Sidharto di kenal sebagai diplomat senior Indonesia yang pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN dan Duta Besar RI untuk India dan Bhutan.
Dalam penetapannya, Indonesia mengusung tema kepemimpinan “A Presidency for All” yang menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat konsensus antarnegara anggota, meningkatkan efektivitas kerja Dewan HAM, serta menjaga kredibilitas lembaga tersebut dalam sistem multilateral internasional.
Usai di tetapkan secara resmi, Dubes Sidharto menegaskan bahwa Indonesia akan menjalankan mandat presidensi tersebut dengan menjunjung tinggi prinsip universality, objectivity, dan non-selectivity dalam menangani isu-isu hak asasi manusia di seluruh dunia.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak, termasuk negara anggota maupun organisasi masyarakat sipil, dalam setiap proses dialog dan keputusan Dewan HAM.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan bahwa sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia akan menerapkan pendekatan yang inklusif, objektif, dan transparan, serta mendorong dialog konstruktif di antara anggota Dewan.
Indonesia juga akan berupaya menjaga kerjasama teknis antarnegara untuk memajukan agenda perlindungan HAM secara lebih efektif.
Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB di anggap sebagai bukti kepercayaan komunitas internasional terhadap peran diplomatik Indonesia dalam isu-isu hak asasi manusia global. Penetapan ini juga bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.
Dengan jabatan baru ini, Indonesia di harapkan dapat memainkan peran strategis dalam berbagai isu HAM internasional, termasuk menangani dan memfasilitasi dialog terkait krisis hak asasi manusia di berbagai wilayah dunia.
Masyarakat internasional hingga pemangku kepentingan dalam negeri kini menantikan bagaimana Indonesia akan mengimplementasikan peran presidensi ini secara nyata.**
