Jakarta, http://Eksisjambi.com – Menteri Keuangan Purbaya kembali memimpin sidang atas laporan pada kanal debottlenecking sebagai saluran pengaduan resmi milik Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP), yang kini telah berganti nama menjadi Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P2M-PPE).
Sidang tersebut di gelar sebagai bagian dari upaya pemerintah mempercepat penyelesaian hambatan berbagai proyek strategis nasional, khususnya yang berkaitan dengan investasi dan infrastruktur energi.
Dalam sidang kali ini, terdapat dua persoalan utama yang di bahas. Pertama, terkait izin persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung Saguling. Kedua, mengenai perjanjian kerja sama proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) antara pihak pengembang dengan Pemerintah Kota Makassar.
Purbaya menegaskan bahwa kanal debottlenecking di bentuk sebagai mekanisme percepatan penyelesaian persoalan lintas sektor yang selama ini menjadi kendala dalam pelaksanaan proyek strategis pemerintah.
“Pemerintah ingin memastikan berbagai hambatan administratif maupun koordinasi antarlembaga dapat segera di selesaikan agar proyek strategis dapat berjalan sesuai target,” ujar Purbaya dalam sidang tersebut.
Untuk kasus proyek PLTS terapung Saguling, pembahasan di fokuskan pada proses perizinan penggunaan kawasan hutan yang menjadi salah satu syarat penting dalam kelanjutan proyek energi baru terbarukan tersebut. Pemerintah mendorong adanya percepatan koordinasi antarinstansi agar investasi dapat segera terealisasi.
Sementara itu, dalam pembahasan proyek PLTSa Makassar, sidang menyoroti sejumlah aspek dalam perjanjian kerja sama antara pihak terkait dan Pemerintah Kota Makassar. Pemerintah berharap terdapat titik temu yang dapat mendukung keberlanjutan proyek pengolahan sampah menjadi energi tersebut.
Satgas P2M-PPE sendiri di bentuk untuk memperkuat dukungan terhadap program-program prioritas pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi nasional.
Melalui kanal debottlenecking, pelaku usaha maupun pemangku kepentingan dapat menyampaikan berbagai kendala yang di hadapi dalam implementasi proyek strategis agar dapat di fasilitasi penyelesaiannya secara cepat dan terkoordinasi.
Pemerintah menilai keberadaan forum seperti ini penting untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif, sekaligus memastikan proyek-proyek strategis nasional berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.**
