beras fortifikasi, beras, pemerintah, standar gizi, pangan fortifikasi, pengawasan pangan, harga beras, perlindungan konsumen, gizi masyarakat, Indonesia

Pemerintah menemukan 25 merek beras fortifikasi diduga tidak sesuai standar dan label kandungan. Harga produk juga ditemukan melonjak hingga Rp57 ribu per kilogram.

Pemerintah memperpanjang kebijakan WFH ASN satu hari dalam sepekan hingga akhir September 2026. Kebijakan ini mendukung reformasi birokrasi, efisiensi anggaran, dan penghematan energi.

Pemerintah menegaskan pinjaman KUR hingga Rp100 juta tidak memerlukan jaminan tambahan. Pengajuan tetap melalui proses verifikasi bank dan masyarakat diminta menghindari jasa calo

Pemerintah bersama DPR RI telah menyiapkan solusi terkait persoalan anggaran PPPK. Presiden akan mengumumkan kebijakan resmi untuk memberikan kepastian bagi PPPK di seluruh Indonesia.

Kementerian PANRB menginisiasi Hari Pelayanan Publik Nasional sebagai momentum memperkuat komitmen layanan publik yang berkualitas, inklusif, inovatif, dan berorientasi pada masyarakat.

Menkeu Purbaya memimpin sidang debottlenecking Satgas P2M-PPE yang membahas izin kawasan hutan proyek PLTS Terapung Saguling dan kerja sama PLTSa Makassar guna mempercepat proyek strategis pemerintah.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan kampus harus menjadi pusat solusi nyata melalui riset dan inovasi. Kolaborasi dengan industri dan pemerintah menjadi kunci.

Pemerintah menegaskan bahwa anggaran pendidikan 2026 tidak mengalami pengurangan program. Sebaliknya, kebijakan yang diambil justru memperkuat, menambah, serta memfokuskan program agar lebih detail dan tepat sasaran, baik untuk siswa, guru, maupun satuan pendidikan.

Libur nasional Natal yang jatuh pada Kamis, 25 Desember, diikuti cuti bersama pada Jumat, 26 Desember, menciptakan rangkaian hari libur yang lebih panjang. Masyarakat kemudian akan memasuki akhir pekan pada Sabtu dan Minggu.

Keputusan mempertahankan tarif ini berdasarkan evaluasi berkala terhadap sejumlah komponen seperti harga minyak dunia, kurs rupiah, dan tingkat inflasi.

Pemerintah menegaskan bahwa pertimbangan keselamatan baik bagi kru, relawan, maupun warga tetap menjadi prioritas utama selama operasi berlangsung.

“Pemberantasan tindak pidana perjudian hanya akan efektif jika dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang. Perjudian adalah tindak kejahatan, dan mengedarkan uang terkait perjudian ke dalam sistem juga merupakan tindak kejahatan. Keduanya harus ditindak tegas oleh Pemerintah,” tegasnya.

“Kami siap membahas peralihan PPPK jadi PNS dalam RUU ASN. Pengabdian mereka sudah cukup menjadi bukti dedikasi dan loyalitas terhadap negara,” ujar Dede Yusuf

Kerja sama antara DPRD, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum adalah pondasi agar pembangunan berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Hamdani kepada wartawan Online Eksijambi.com usai acara.