Jambi, http://Eksisjambi.com – Polemik soal pendidikan di Provinsi Jambi kembali menjadi perhatian publik. Isu mengenai 49 ribu remaja yang disebut putus sekolah hingga dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan memicu banyak perdebatan di masyarakat.
Di tengah derasnya kritik terhadap pemerintah daerah, penting untuk memahami data secara utuh agar informasi yang berkembang tidak menyesatkan publik. Sebab, persoalan pendidikan tidak cukup dilihat dari narasi semata, tetapi harus berdasarkan data statistik, fakta hukum, dan realitas kebijakan di lapangan.
Data BPS Jambi: Tidak Semua Masuk Kategori Putus Sekolah
Narasi tentang 49.277 remaja Jambi putus sekolah berasal dari publikasi Statistik Pendidikan Provinsi Jambi 2024 berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024.
Namun, dalam metodologi Badan Pusat Statistik (BPS), istilah yang digunakan bukan seluruhnya “putus sekolah”.
BPS membagi status pendidikan usia sekolah menjadi tiga kategori, yaitu:
Masih sekolah
Belum pernah sekolah
Tidak sekolah lagi
Kategori “tidak sekolah lagi” berarti seseorang pernah bersekolah tetapi saat survei dilakukan sudah tidak terdaftar di sekolah formal.
Artinya, angka 49.277 tersebut bukan seluruhnya siswa yang keluar sekolah di tengah jalan. Sebagian di antaranya merupakan remaja yang sudah lulus SMP atau MTs tetapi tidak melanjutkan ke jenjang SMA sederajat.
Kondisi itu dipengaruhi banyak faktor, seperti ekonomi keluarga, akses pendidikan di daerah terpencil, hingga keterbatasan daya tampung sekolah.
Meski demikian, jumlah remaja usia 16–18 tahun yang tidak melanjutkan pendidikan tetap menjadi tantangan serius bagi dunia pendidikan di Jambi.
Dugaan Korupsi DAK Pendidikan Jambi Jadi Sorotan
Selain persoalan partisipasi sekolah, tata kelola anggaran pendidikan juga menjadi perhatian.
Polda Jambi saat ini menangani dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang SMK di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
Nilai anggaran proyek yang diperiksa mencapai sekitar Rp121 miliar hingga Rp122 miliar. Dari jumlah tersebut, estimasi kerugian negara yang ditemukan aparat penegak hukum mencapai sekitar Rp21,89 miliar.
Namun, angka itu perlu dipahami secara proporsional. Sebab, Rp121 miliar merupakan anggaran untuk kegiatan tertentu di bidang SMK, bukan keseluruhan anggaran pendidikan Provinsi Jambi.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan agar kualitas fasilitas belajar tidak dirugikan akibat dugaan penyimpangan.
Program Dumisake Pendidikan Sudah Menjangkau Ribuan Siswa
Di tengah berbagai persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi juga menjalankan program bantuan pendidikan melalui Pro-Jambi Cerdas dan Dumisake Pendidikan.
Program ini menyasar siswa SMA, SMK, dan SLB dari keluarga kurang mampu.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Jambi periode 2022–2025, sebanyak 21.932 siswa telah menerima bantuan perlengkapan sekolah dan bantuan biaya pendidikan.
Program Dumisake dinilai menjadi salah satu langkah untuk menekan angka anak tidak sekolah akibat faktor ekonomi.
Meski begitu, efektivitas program tetap perlu diawasi agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan angka partisipasi sekolah.
Sejumlah Solusi Dinilai Mendesak Dilakukan
Pengamat pendidikan menilai persoalan pendidikan di Jambi tidak bisa diselesaikan hanya lewat perang narasi di media sosial atau ruang publik.
Beberapa langkah yang dinilai penting dilakukan antara lain:
Sinkronisasi data BPS, Dapodik, dan DTKS untuk mengetahui secara detail anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan.
Penguatan pendidikan kesetaraan melalui PKBM dan Paket C bagi remaja yang sudah bekerja atau menikah.
Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran pendidikan untuk mencegah kasus korupsi DAK terulang.
Fokus pada peningkatan kualitas guru dan adaptasi teknologi pendidikan, bukan hanya pembangunan fisik sekolah.
Pendidikan Jambi Butuh Perbaikan Bersama
Persoalan pendidikan di Provinsi Jambi merupakan masalah kompleks yang membutuhkan perhatian semua pihak.
Data mengenai ribuan remaja yang tidak sekolah harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah. Di sisi lain, dugaan penyimpangan anggaran pendidikan juga wajib dikawal hingga tuntas demi menjaga kepercayaan publik.
Karena itu, kritik terhadap dunia pendidikan perlu dibangun di atas data yang akurat dan solusi yang konstruktif agar benar-benar mampu mendorong perubahan bagi masa depan generasi muda Jambi.
Tags: Pendidikan Jambi, BPS Jambi, Anak Putus Sekolah, DAK Pendidikan, Dumisake Jambi, Pro Jambi Cerdas, Pendidikan SMA SMK Jambi, Polda Jambi, Anggaran Pendidikan Jambi, Statistik Pendidikan Jambi.**
