Jakarta,http://Eksisjambi.com – Kabar positif datang dari sektor energi nasional. Pemerintah memastikan kebutuhan insentif untuk program biodiesel sepanjang 2026 turun signifikan menjadi sekitar Rp32 triliun, jauh lebih rendah di banding realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar Rp47 triliun. Penurunan ini menjadi sinyal baik bagi pembiayaan transisi energi nasional, sekaligus memperkuat optimisme pemerintah dalam menjalankan program mandatori B50 yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juli 2026.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan, dana insentif tersebut berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan mandatori B40 yang saat ini berjalan, sekaligus persiapan implementasi B50 pada semester II 2026.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan kebutuhan insentif biodiesel tahun ini jauh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.
“Berkurang. Tadinya Rp47 triliunan, menjadi Rp32 triliun,” kata Eniya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (18/6/2026).
Selisih Harga Makin Tipis, Insentif Menyusut
Penurunan kebutuhan insentif biodiesel ini terutama dipicu oleh semakin kecilnya selisih harga antara biodiesel berbasis fatty acid methyl ester (FAME) dengan minyak solar konvensional. Bahkan dalam beberapa periode terakhir, harga solar tercatat lebih tinggi dibanding harga FAME.
Kondisi tersebut membuat kebutuhan kompensasi dari BPDP menurun drastis, bahkan dalam beberapa bulan terakhir nyaris tidak diperlukan.
“Karena memang harga selisih ininya insentifnya kan enggak ada. Jadi karena solarnya lebih tinggi, terus malah FAME itu membantu karena selisih yang dibayarnya jadi tidak ada insentif,” ujar Eniya.
Menurut Eniya, insentif untuk campuran biodiesel bahkan sudah dihentikan sejak April 2026, lantaran harga minyak solar saat itu lebih tinggi dibanding harga FAME. Situasi ini diperkirakan masih berlanjut setidaknya hingga Juni 2026.
Pemerintah menegaskan bahwa dana BPDP untuk program biodiesel bukan subsidi yang berasal dari APBN. Dana tersebut digunakan untuk menutup disparitas harga antara harga indeks pasar biodiesel berbasis minyak sawit dengan harga indeks pasar solar berbasis bahan bakar fosil.
Dengan harga minyak mentah dan solar dunia yang cenderung meningkat sepanjang tahun ini, selisih harga dengan biodiesel berbasis crude palm oil (CPO) menjadi semakin tipis. Dampaknya, kebutuhan insentif otomatis ikut turun.
Meski demikian, pemerintah tetap berhati-hati terhadap perkembangan harga energi global di paruh kedua 2026. Fluktuasi harga minyak dunia dinilai masih bisa memengaruhi perhitungan kebutuhan insentif hingga akhir tahun.
“Nah itu tergantung nanti harga minyaknya. Tapi kita berhitungnya masih rada naik, masih rada tinggi solarnya. Hitungan kami insentif nanti hanya di sekitaran Rp32,3 triliun untuk setahun,” kata Eniya.
Pemerintah Optimistis B50 Jalan Mulai 1 Juli 2026
Di tengah penurunan kebutuhan insentif, pemerintah tetap optimistis program mandatori B50 dapat diluncurkan sesuai jadwal pada 1 Juli 2026. Eniya menegaskan kesiapan teknis dan kualitas produk biodiesel saat ini telah memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan.
Menurut dia, sejumlah aspek teknis, termasuk kualitas bahan bakar untuk alat berat, sudah disesuaikan dengan standar yang berlaku.
“Sudah kalau spek. Jadi dari alat berat dipastikan speknya sudah turun 20 PPM untuk water content dan seterusnya. Iyalah pasti (jalan 1 Juli),” ujarnya.
Saat ini, dua keputusan Menteri ESDM yang mengatur alokasi volume biodiesel dan pelaksanaan mandatori B50 disebut tinggal menunggu penandatanganan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Pemerintah juga masih memfinalisasi kebutuhan volume biodiesel bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
Untuk mendukung implementasi B50, pemerintah masih membahas besaran volume biodiesel yang akan dialokasikan sepanjang 2026. Semula, kebutuhan biodiesel untuk B50 diperkirakan mencapai 15,64 juta kiloliter, namun angka ini masih berpotensi bertambah, terutama untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).
“Volume masih dibahas. Karena perkiraan Nataru, perkiraan ini kan dihitung semua. Terus kesiapan volume dari FAME-nya juga,” ujar Eniya.
Sebelumnya, pemerintah memang telah memberi sinyal bahwa alokasi biodiesel 2026 akan meningkat menjadi sekitar 17,6 juta kiloliter, atau naik 12,5 persen dari alokasi awal, seiring penerapan B50 pada semester kedua tahun ini.
Program biodiesel bukan hanya ditujukan untuk memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membawa dampak ekonomi yang besar. Pemerintah memproyeksikan implementasi biodiesel pada 2026 dapat menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun.
Selain itu, program ini juga diperkirakan mampu meningkatkan nilai tambah industri kelapa sawit nasional hingga Rp24,68 triliun, seiring meningkatnya penyerapan CPO untuk kebutuhan energi domestik.
Dengan turunnya kebutuhan insentif dan tetap terjaganya kesiapan implementasi B50, pemerintah berharap program biodiesel dapat terus menjadi salah satu instrumen penting dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, memperkuat hilirisasi sawit, serta menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian pasar global.**
