sawit

Merangin Dorong Program B-50

Bangko | Selasa, 7 Jul 2026 - 18:44 WIB

Selasa, 7 Jul 2026 - 18:44 WIB

Kabupaten Merangin menegaskan dukungan terhadap program B-50 untuk memperkuat hilirisasi sawit, meningkatkan devisa negara, mengurangi impor BBM fosil, serta mendorong kemandirian energi dan kesejahteraan masyarakat.

Mulai 1 Juli 2026, Indonesia Terapkan B50 dan Hentikan Impor Solar

Daerah | Senin, 22 Jun 2026 - 17:33 WIB

Senin, 22 Jun 2026 - 17:33 WIB

Pemerintah resmi menerapkan biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026 dan menghentikan impor solar. Kebijakan ini meningkatkan kebutuhan FAME menjadi 17,5 juta KL per tahun serta memperkuat permintaan CPO domestik.

Kebutuhan Insentif Biodiesel Turun Drastis Jadi Rp32 Triliun

Daerah | Sabtu, 20 Jun 2026 - 21:05 WIB

Sabtu, 20 Jun 2026 - 21:05 WIB

Kebutuhan insentif biodiesel 2026 turun drastis menjadi Rp32 triliun dari sebelumnya Rp47 triliun. Pemerintah menyebut selisih harga FAME dan solar yang makin tipis menjadi penyebab utama, di tengah persiapan peluncuran program B50 mulai 1 Juli 2026.

Mulai 1 Juli 2026, Pemerintah Targetkan Hentikan Impor Solar, Sawit Jadi Andalan Energi Nasional

Daerah | Jumat, 12 Jun 2026 - 06:35 WIB

Jumat, 12 Jun 2026 - 06:35 WIB

Pemerintah menargetkan penghentian total impor solar mulai 1 Juli 2026 melalui program B50 berbasis sawit. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut Indonesia menuju kemandirian energi dengan memanfaatkan CPO sebagai bahan bakar.

Pemerintah Terapkan Mandatori B50 Mulai 1 Juli 2026, Dorong Kemandirian Energi Nasional

Daerah | Sabtu, 4 Apr 2026 - 08:44 WIB

Sabtu, 4 Apr 2026 - 08:44 WIB

Pemerintah resmi menerapkan mandatori B50 mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kemandirian energi dan mengurangi konsumsi BBM fosil hingga 4 juta kiloliter

Kalimantan Timur Catat Deforestasi Tertinggi Kehilangan Hutan Capai 175 Ribu Hektare

Daerah | Kamis, 11 Des 2025 - 09:01 WIB

Kamis, 11 Des 2025 - 09:01 WIB

Para pemerhati lingkungan menyuarakan kekhawatiran bahwa peningkatan deforestasi di Kalimantan Timur dapat berdampak pada kualitas udara, meningkatnya risiko banjir dan tanah longsor, serta hilangnya habitat satwa endemik Kalimantan. Mereka mendesak pemerintah pusat dan daerah memperketat pengawasan izin tata guna lahan, memperkuat upaya rehabilitasi hutan, serta menindak tegas pelanggaran di lapangan.