BUNGO – Gubernur Jambi, Dr.H.Al Haris,S.Sos.,M.H., dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Bungo secara langsung menyerahkan bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (CPPP) sebanyak 10,4 ton kepada korban bencana banjir di 9 Kecamatan Kabupaten Bungo, bertempat di Aula Rumah Dinas Bupati Bungo, Sabtu (22/01/2022).
“Hari ini saya secara langsung datang ke Kabupaten Bungo untuk menyerahkan bantuan pasca bencana, sesuai dengan aturan bahwa ada bantuan bencana dan bantuan pasca becana. Saya telah menginstruksikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi untuk memberikan bantuan pasca bencana berupa beras sebanyak 10,4 ton karena masyarakat yang terdampak banjir ini sangat banyak sekali lebih kurang 28 ribu jiwa dari 9 Kecamatan yang terkena banjir beberapa waktu yang lalu,” ujar Al Haris.
Al Haris mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya secara maksimal dalam penanganan bencana yang terjadi di Kabupaten/Kota, salah satunya merencanakan dalam menambah Unit Pengelola Teknis Daerah Peralatan dan Perbekalan (UPTD Alkal) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
“Kedepan kita rencananya akan mendirikan UPTD Alkal ini di perbatasan Kabupaten Bungo Kabupaten Merangin yang dapat menjangkau sampai wilayah Kerinci dan Tebo. Tujuannya adalah ketika ada bencana bisa lebih cepat teratasi tanpa menunggu dari Jambi terlebih dahulu,” ungkap Al Haris.
“Terkait pembangunan ruas jalan di Kuamang Kuning yang cukup panjang, kami merencanakannya melakukan pembangunan secara multi years selama 3 tahun namun karena keterbatasan, anggaran yang tersedia baru Rp.15 miliar sehingga pada anggaran perubahan ke depan Pemerintah Provinsi Jambi akan mengusulkan kembali,” lanjut Al Haris.
Al Haris menyampaikan, selain bantuan pasca bencana, Pemerintah Provinsi Jambi juga menyerahkan bantuan untuk stunting, malaria dan bencana untuk Kabupaten Bungo sejumlah Rp.1.536.688.000,- dimana saat ini angka stunting dibeberapa Kabupaten di Provinsi Jambi masih tinggi. Stunting ini menjadi perhatian utama Bapak Presiden dengan target pada tahun 2024 nanti angka stunting bisa pada posisi minus, sehingga Provinsi yang angka stunting masih tinggi mendapatkan pemantuan dari Pemerintah Pusat.
Lebih lanjut Al Haris menuturkan, pemerintah telah membuat kebijakan agar penyaluran pupuk bisa lebih terintegrasi dengan baik melalui kartu tani untuk masyarakat yang menerima jatah pupuk bersubsidi dari pemerintah. Kabupaten Bungo mendapatkan jatah lebih kurang 20 ribu kartu tani, namun sampai saati ini hanya 5 ribu yang mengurus kartu tani.
“Saya minta kepada masyarakat untuk segera mengurus kartu tani ini, pihak kecamatan dan Kepala Desa harus membantu dalam pengurusannya ke Bank Mandiri, karena pemerintah akan menyalurkan pupuk bersubsidi pada Maret 2022 dan saya mengharapkannya semua sudah memiliki kartu tani ini,” pungkas Al Haris.(Adv/rul)
