Jakarta, http://Eksisjambi.com – Pemerintah Indonesia berencana memberlakukan kebijakan baru yang memungkinkan setiap bayi yang lahir di Tanah Air otomatis terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan mulai April 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional sekaligus meningkatkan akses layanan kesehatan sejak dini.
Langkah tersebut saat ini tengah di percepat melalui integrasi layanan kelahiran dengan sistem kepesertaan BPJS ke dalam portal digital layanan publik bernama INAku.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menyampaikan bahwa integrasi ini bertujuan menyederhanakan proses administrasi yang selama ini masih terpisah di berbagai instansi.
“Ke depan, proses pencatatan kelahiran hingga pendaftaran sebagai peserta BPJS Kesehatan dapat di lakukan secara otomatis dan terintegrasi dalam satu sistem,” ujarnya.
Dalam skema baru ini, pemerintah akan menghubungkan berbagai layanan yang sebelumnya berjalan secara terpisah, melibatkan Kementerian Kesehatan, Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, serta BPJS Kesehatan.
Selama ini, orang tua bayi harus melalui beberapa tahapan administratif secara manual, mulai dari pencatatan kelahiran hingga pendaftaran jaminan kesehatan. Dengan integrasi INAku, seluruh proses tersebut akan di lakukan secara otomatis begitu data kelahiran tercatat di sistem.
Kebijakan ini di nilai sebagai langkah strategis untuk memastikan seluruh warga negara, termasuk bayi yang baru lahir, mendapatkan perlindungan kesehatan sejak awal kehidupan. Selain itu, sistem digital terintegrasi di harapkan mampu mengurangi potensi kesalahan data dan mempercepat layanan publik.
Pemerintah juga menargetkan kebijakan ini dapat mendukung program cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage/UHC) di Indonesia, sekaligus meningkatkan efisiensi birokrasi di sektor pelayanan kesehatan.
Meski di rencanakan mulai April 2026, pemerintah masih melakukan penyempurnaan sistem dan koordinasi lintas kementerian/lembaga agar implementasi berjalan optimal di seluruh daerah.
Masyarakat di imbau untuk memastikan data kependudukan tetap akurat dan terbarui, karena integrasi sistem ini sangat bergantung pada validitas data yang tercatat di Dukcapil.**
