Pemerintah melalui UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN memberikan kepastian baru bagi PPPK. Kontrak kerja kini dapat diperpanjang hingga usia pensiun dengan syarat tertentu.

Apkasi menyampaikan beban fiskal pengangkatan PPPK kepada Menteri PANRB Rini Widyantini dan mendorong solusi kebijakan yang berpihak pada kemampuan keuangan daerah.

Pemerintah pusat mulai serius menangani persoalan PPPK. Menteri PANRB Rini Widyantini bersama Menteri Keuangan dan Mendagri menggelar rapat koordinasi untuk memastikan kepastian kerja, pembayaran gaji, dan penataan PPPK di daerah.

Wacana penghapusan PPPK mencuat. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, usulkan seluruh ASN jadi PNS demi sistem lebih adil dan terintegrasi.

Pemkot Sungai Penuh resmi menerapkan jam kerja baru ASN mulai Mei 2026. Aturan ini menekankan disiplin, efektivitas kerja, dan peningkatan pelayanan publik.

Pemerintah mendorong penyetaraan karier PPPK dan PNS dalam satu sistem ASN. Kebijakan ini membuka peluang jabatan, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat sistem merit.

Audiensi PPPK Paruh Waktu dengan KemenPANRB dan BKN menghasilkan kepastian perpanjangan kontrak, regulasi baru, serta peluang peralihan menjadi PPPK penuh.

Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat meninjau langsung asesmen JPT Pratama di Jatinangor untuk memastikan proses seleksi berjalan transparan, objektif, dan bebas intervensi.

Pemerintah Kabupaten Merangin menggelar upacara Hari Otonomi Daerah ke-30 tahun 2026 di Bangko. Wabup A Khafid menegaskan pentingnya sinergi pusat-daerah, reformasi birokrasi, dan peningkatan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat.

Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tahun 2026 di Kota Sungai Penuh menjadi momentum memperkuat sinergi pusat dan daerah. Pemkot menegaskan komitmen meningkatkan pelayanan publik, inovasi, serta tata kelola pemerintahan yang bersih, seiring capaian prestasi penanggulangan kemiskinan dan stunting tingkat Sumatera

Bupati Merangin H M Syukur menegaskan stop pungli dan dorong inovasi pelayanan publik saat pelantikan dua pejabat tinggi pratama. Tekankan transparansi, pengawasan, dan pemanfaatan teknologi untuk pelayanan cepat dan tepat

Sekda Provinsi Jambi Sudirman membuka Sosialisasi EPSS dan Pembinaan Statistik Sektoral 2026, dorong peningkatan kualitas data dan nilai IPS daerah.

Kemenag Kerinci gelar pembinaan tata persuratan dan kearsipan secara daring untuk memperkuat administrasi profesional, tertib, dan akuntabel dalam mendukung reformasi birokrasi.

Pemerintah segera umumkan alih status PPPK menjadi PNS dimulai dari guru dan dosen. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kebijakan resmi dalam waktu dekat.

Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap LKPJ 2025, menegaskan penguatan fiskal, pelayanan publik, serta capaian sektor kesehatan dan pendidikan