Wali Kota Sungai Penuh Alfin menyambut Tim BPKP Provinsi Jambi dalam sosialisasi penguatan penerapan SPIP dan Manajemen Risiko. BPKP menilai penerapan SPIP Pemkot Sungai Penuh terbaik se-Provinsi Jambi dan mengapresiasi pengelolaan anggaran tahun 2026.

MenPAN-RB Rini Widyantini mengungkapkan RPP Manajemen ASN 2026 mengatur penghargaan bagi pensiunan ASN, termasuk PPPK, yang masih menunggu persetujuan Presiden.

Pemerintah melalui BKN bersama KPK, KemenPAN-RB, dan LAN meluncurkan e-Learning ASN Berintegritas yang dapat diakses seluruh PNS dan PPPK untuk mendukung pengembangan karier serta memperkuat budaya antikorupsi.

BKN menargetkan 145 ribu ASN menguasai kecerdasan buatan (AI) melalui program pelatihan digital bersama Microsoft Indonesia dan Binar Academy guna mempercepat transformasi birokrasi digital

Kementerian PANRB menginisiasi Hari Pelayanan Publik Nasional sebagai momentum memperkuat komitmen layanan publik yang berkualitas, inklusif, inovatif, dan berorientasi pada masyarakat.

Draf penataan PPPK dikabarkan telah rampung. PPPK paruh waktu berpeluang diangkat menjadi PPPK penuh waktu untuk memberikan kepastian karier dan meningkatkan kesejahteraan aparatur.

Gubernur Jambi Al Haris memperjuangkan nasib PPPK penuh waktu dan paruh waktu dalam Raker, RDP, dan RDPU Komisi II DPR RI. Relaksasi batas belanja pegawai 30 persen APBD menjadi fokus utama pembahasan.

Wali Kota Sungai Penuh Alfin mengikuti Raker Komisi II DPR RI secara virtual untuk membahas PPPK paruh waktu, PPPK penuh waktu, tenaga honorer, dan kebijakan belanja pegawai daerah.

Tenaga Ahli Gubernur Jambi Syahrasaddin memaparkan strategi pemerintah daerah menghadapi efisiensi anggaran pusat melalui penguatan PAD, hilirisasi, KPBU, CSR, pariwisata, dan reformasi birokrasi.

Pemerintah melalui UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN memberikan kepastian baru bagi PPPK. Kontrak kerja kini dapat diperpanjang hingga usia pensiun dengan syarat tertentu.

Apkasi menyampaikan beban fiskal pengangkatan PPPK kepada Menteri PANRB Rini Widyantini dan mendorong solusi kebijakan yang berpihak pada kemampuan keuangan daerah.

Pemerintah pusat mulai serius menangani persoalan PPPK. Menteri PANRB Rini Widyantini bersama Menteri Keuangan dan Mendagri menggelar rapat koordinasi untuk memastikan kepastian kerja, pembayaran gaji, dan penataan PPPK di daerah.

Wacana penghapusan PPPK mencuat. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, usulkan seluruh ASN jadi PNS demi sistem lebih adil dan terintegrasi.

Pemkot Sungai Penuh resmi menerapkan jam kerja baru ASN mulai Mei 2026. Aturan ini menekankan disiplin, efektivitas kerja, dan peningkatan pelayanan publik.

Pemerintah mendorong penyetaraan karier PPPK dan PNS dalam satu sistem ASN. Kebijakan ini membuka peluang jabatan, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat sistem merit.