Menjelang Pidato Kenegaraan 14 Agustus 2026, ribuan PPPK di seluruh Indonesia menaruh harapan besar pada kepastian status, perlindungan kerja, dan kebijakan yang berpihak pada masa depan aparatur.

Pemerintah memperpanjang kebijakan WFH ASN satu hari dalam sepekan hingga akhir September 2026. Kebijakan ini mendukung reformasi birokrasi, efisiensi anggaran, dan penghematan energi.

Bupati Kerinci Monadi resmi menuntaskan KPPD Angkatan III Lemhannas RI Tahun 2026 sebagai bekal memperkuat kepemimpinan strategis, tata kelola pemerintahan modern, dan pelayanan publik menuju Kerinci Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera.

DPR mengkritik budaya kerja ASN yang dinilai masih belum kompetitif, sementara Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mengajak 6,7 juta ASN tetap bangga mengabdi dalam senyap demi Indonesia.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menuai sorotan setelah mengkritik etos kerja sebagian ASN yang dinilai masih berada di zona nyaman. Pernyataan soal KPI birokrasi hingga polemik CPNS memicu perdebatan publik.

Wali Kota Sungai Penuh Alfin menyambut Tim BPKP Provinsi Jambi dalam sosialisasi penguatan penerapan SPIP dan Manajemen Risiko. BPKP menilai penerapan SPIP Pemkot Sungai Penuh terbaik se-Provinsi Jambi dan mengapresiasi pengelolaan anggaran tahun 2026.

MenPAN-RB Rini Widyantini mengungkapkan RPP Manajemen ASN 2026 mengatur penghargaan bagi pensiunan ASN, termasuk PPPK, yang masih menunggu persetujuan Presiden.

Pemerintah melalui BKN bersama KPK, KemenPAN-RB, dan LAN meluncurkan e-Learning ASN Berintegritas yang dapat diakses seluruh PNS dan PPPK untuk mendukung pengembangan karier serta memperkuat budaya antikorupsi.

BKN menargetkan 145 ribu ASN menguasai kecerdasan buatan (AI) melalui program pelatihan digital bersama Microsoft Indonesia dan Binar Academy guna mempercepat transformasi birokrasi digital

Kementerian PANRB menginisiasi Hari Pelayanan Publik Nasional sebagai momentum memperkuat komitmen layanan publik yang berkualitas, inklusif, inovatif, dan berorientasi pada masyarakat.

Draf penataan PPPK dikabarkan telah rampung. PPPK paruh waktu berpeluang diangkat menjadi PPPK penuh waktu untuk memberikan kepastian karier dan meningkatkan kesejahteraan aparatur.

Gubernur Jambi Al Haris memperjuangkan nasib PPPK penuh waktu dan paruh waktu dalam Raker, RDP, dan RDPU Komisi II DPR RI. Relaksasi batas belanja pegawai 30 persen APBD menjadi fokus utama pembahasan.

Wali Kota Sungai Penuh Alfin mengikuti Raker Komisi II DPR RI secara virtual untuk membahas PPPK paruh waktu, PPPK penuh waktu, tenaga honorer, dan kebijakan belanja pegawai daerah.

Tenaga Ahli Gubernur Jambi Syahrasaddin memaparkan strategi pemerintah daerah menghadapi efisiensi anggaran pusat melalui penguatan PAD, hilirisasi, KPBU, CSR, pariwisata, dan reformasi birokrasi.

Pemerintah melalui UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN memberikan kepastian baru bagi PPPK. Kontrak kerja kini dapat diperpanjang hingga usia pensiun dengan syarat tertentu.