Depok,http://Eksisjambi.com – Sehari setelah mengikuti sidang Women Parliamentarians of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (WAIPA) di Filipina secara hybrid, delegasi Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI langsung bergerak cepat menyampaikan hasil forum tersebut kepada kalangan akademisi.
Kegiatan diseminasi digelar di Program Magister Asia Tenggara, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB), Universitas Indonesia, Selasa (28/04/2026). Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, bersama anggota delegasi hadir untuk memaparkan capaian sidang sekaligus membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan akademisi.
Irine menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari komitmen DPR RI untuk memastikan hasil diplomasi parlemen tidak berhenti di forum internasional, tetapi kembali ke masyarakat dan mampu menjawab kebutuhan di tingkat akar rumput.
“Diseminasi ini penting agar hasil kesepakatan di forum regional dapat dipahami, diuji, dan diperkaya melalui perspektif akademis,” ujar Irine.
Forum berlangsung interaktif dan dua arah. Selain menyampaikan hasil sidang WAIPA, BKSAP juga aktif menjaring masukan dari civitas akademika guna memperkuat fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPR RI.
Salah satu poin penting yang mengemuka dalam diskusi adalah perlunya mengedepankan kearifan lokal dalam perumusan kebijakan publik. Pendekatan berbasis local wisdom dinilai lebih efektif dibanding sekadar mengadopsi perspektif Barat yang belum tentu sesuai dengan konteks sosial dan budaya Indonesia.
Irine menambahkan, kampus memiliki peran strategis sebagai ruang kritis untuk menguji kebijakan dan memberikan masukan konstruktif bagi parlemen.
“Kampuslah tempat yang paling tepat untuk kerja-kerja parlemen ini mendapatkan kritik ataupun masukan yang membangun, sehingga apa yang telah disepakati dalam forum regional bisa betul-betul menjawab kebutuhan akar rumput sekaligus membantu pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan nasional,” ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, BKSAP berharap sinergi antara parlemen dan dunia akademik semakin kuat, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi global, tetapi juga tetap berpijak pada nilai-nilai lokal dan kebutuhan masyarakat Indonesia.**
