BKSAP DPR RI mendiseminasikan hasil sidang WAIPA di FIB UI, menekankan pentingnya kearifan lokal dalam perumusan kebijakan publik berbasis kebutuhan masyarakat.

Analisis hukum dan politik terhadap arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi di bawah kepemimpinan Al Haris, yang dinilai mengarah pada pembangunan inklusif, berkelanjutan, serta berlandaskan prinsip good governance dan kesejahteraan masyarakat.

Mahkamah Konstitusi hapus pensiun seumur hidup pejabat negara. DPR dan pemerintah diberi waktu 2 tahun susun UU baru, atau hak pensiun otomatis gugur.

Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Hutri Randa menghadiri FGD di IAIN Kerinci yang membahas PP Nomor 55 Tahun 2025 tentang penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat berbasis kearifan lokal.

“Mahasiswa tidak hanya memperoleh teori di ruang kelas, tetapi juga mendapatkan gambaran nyata tentang implementasi kebijakan publik, tantangan desentralisasi, serta strategi inovatif yang di lakukan pemerintah daerah,” ujarnya.

sebagian remaja sebenarnya bisa saja sedang mengikuti jalur nonformal atau pendidikan keagamaan, sehingga interpretasi angka 49.000 ini harus dibedah dengan hati-hati sebelum dikaitkan langsung dengan keberhasilan atau kegagalan pemerintah Dalam konteks ini, diskursus publik akan jauh lebih produktif jika dimulai dari pembacaan data yang tepat, bukan dari kesimpulan yang ingin dibenarkan.

Untuk memahami persoalan ini secara lebih jernih, penting merujuk pada gagasan klasik Karl Polanyi dalam The Great Transformation. Polanyi menegaskan bahwa ekonomi tidak pernah hadir sebagai ruang netral yang berdiri sendiri, melainkan selalu “tertanam” (embedded) dalam struktur sosial, kelembagaan, dan relasi kekuasaan.