JAKARTA,http://Eksisjambi.com – Komisi VI DPR RI menyoroti upaya penguatan sektor pangan nasional, khususnya melalui wacana pendanaan sebesar Rp20 triliun yang saat ini masih berada dalam tahap kajian. Skema pendanaan tersebut di arahkan untuk memperkuat sumber protein nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat di berbagai daerah.
Dalam pembahasan bersama mitra kerja, Komisi VI menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya soal ketersediaan, tetapi juga keberlanjutan usaha petani dan peternak. Oleh karena itu, setiap kebijakan pendanaan harus tepat sasaran, transparan, serta berdampak langsung pada peningkatan produktivitas dan pendapatan pelaku usaha pangan rakyat.
“Penguatan sektor pangan harus di mulai dari hulu. Peternak rakyat perlu mendapat dukungan yang nyata agar mampu meningkatkan produksi protein hewani sekaligus memperbaiki taraf hidup mereka,” ujar salah satu anggota Komisi VI DPR RI dalam rapat kerja.
Selain isu protein nasional, Komisi VI juga menaruh perhatian serius terhadap persoalan tata niaga gula. Serapan gula rakyat yang belum optimal serta kebocoran gula rafinasi kembali menjadi sorotan. DPR menilai kondisi ini berpotensi merugikan petani tebu, sekaligus mengganggu stabilitas harga gula di dalam negeri.
Komisi VI menegaskan komitmennya untuk membela petani tebu dan mendorong terciptanya tata niaga gula yang lebih tertib, adil, dan berpihak pada produksi dalam negeri. Pengawasan terhadap distribusi gula rafinasi di nilai perlu di perketat agar tidak masuk ke pasar konsumsi yang seharusnya di isi oleh gula produksi petani.
Tak hanya itu, pengembangan lahan tebu juga menjadi perhatian utama. DPR mendorong perluasan areal tanam tebu di sejumlah wilayah potensial sebagai bagian dari strategi jangka menengah untuk meningkatkan produksi gula nasional. Upaya ini di harapkan mampu mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperkuat kemandirian pangan.
Dalam aspek teknis budidaya, Komisi VI turut mendorong penerapan metode bongkar ratoon sebagai salah satu langkah meningkatkan rendemen dan produktivitas tebu. Metode ini di nilai efektif untuk memperbaiki kualitas tanaman serta hasil panen, jika di dukung dengan pendampingan dan kebijakan yang tepat.
Ke depan, Komisi VI DPR RI menegaskan akan terus mengawal kebijakan pangan nasional, mulai dari sektor peternakan hingga pergulaan. DPR berharap sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pelaku usaha rakyat dapat semakin di perkuat demi mewujudkan ketahanan pangan yang berdaulat dan berkeadilan. (*)
