Papua,http://Eksisjambi.com – Film dokumenter investigatif berjudul Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita menjadi sorotan publik setelah menampilkan berbagai persoalan yang di sebut muncul akibat pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan.
Film ini mengangkat isu deforestasi, perampasan tanah adat, hingga dugaan militerisasi yang di alami masyarakat adat di sejumlah wilayah Papua.
Dokumenter berdurasi 95 menit tersebut merupakan karya jurnalis dan pembuat film Dandhy Laksono bersama Cypri Paju Dale. Produksi film di lakukan melalui kolaborasi antara Watchdoc, Jubi Media, dan Greenpeace Indonesia.
Film ini mendokumentasikan perjuangan masyarakat adat dari suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu dalam mempertahankan tanah leluhur mereka di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi, yang kini masuk kawasan Papua Selatan.
Kawasan tersebut menjadi bagian dari pengembangan proyek pangan dan bioetanol berskala besar yang masuk dalam program PSN pemerintah.
Dalam film tersebut, penonton diperlihatkan kondisi hutan Papua yang mengalami perubahan akibat pembukaan lahan skala besar. Dokumenter juga menyoroti dampak sosial yang di rasakan masyarakat adat, mulai dari hilangnya ruang hidup hingga perubahan pola kehidupan tradisional yang telah di wariskan turun-temurun.
Selain itu, “Pesta Babi” menampilkan kekhawatiran masyarakat terkait keberadaan aparat keamanan di sekitar area proyek. Film ini menggambarkan situasi yang oleh para pembuatnya di sebut sebagai bentuk tekanan terhadap masyarakat adat yang menolak atau mempertanyakan proyek pembangunan.
Judul “Pesta Babi” sendiri di ambil dari tradisi budaya Awon Atatbon milik suku Muyu. Tradisi tersebut memiliki makna penting dalam kehidupan sosial masyarakat adat dan di gunakan sebagai simbol perlawanan terhadap ancaman hilangnya identitas budaya.
Sejak mulai di putar di berbagai kota di Indonesia pada 2026, dokumenter ini memicu perdebatan publik. Sejumlah agenda pemutaran di laporkan mengalami intimidasi hingga pembubaran paksa oleh aparat maupun kelompok tertentu.
Peristiwa tersebut menuai kritik dari berbagai kalangan pegiat hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Mereka menilai pembubaran pemutaran film dokumenter bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak warga untuk memperoleh informasi.
Di sisi lain, isu mengenai proyek pangan nasional di Papua memang terus menjadi perhatian publik karena menyangkut keseimbangan antara pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, perlindungan lingkungan, dan hak masyarakat adat.
Film “Pesta Babi” hadir di tengah meningkatnya perhatian terhadap berbagai proyek strategis di Papua Selatan. Pemerintah sebelumnya menyebut proyek pangan dan bioenergi di wilayah tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.
Namun sejumlah organisasi lingkungan dan kelompok masyarakat sipil menilai proyek skala besar berpotensi mempercepat deforestasi serta mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat apabila tidak di lakukan dengan perlindungan hak yang memadai.
Melalui pendekatan dokumenter investigatif, film ini mencoba membuka ruang diskusi mengenai masa depan tanah adat Papua dan arah pembangunan nasional di wilayah timur Indonesia.**
