Jakarta, http://Eksisjambi.com – Platform prediction market berbasis kripto, Polymarket, resmi di blokir oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Pemblokiran di lakukan setelah platform tersebut di nilai mengandung unsur perjudian online karena memfasilitasi taruhan berbasis uang terhadap berbagai peristiwa yang hasilnya belum pasti, termasuk isu politik yang tengah menjadi sorotan publik.
Salah satu pemicu utama munculnya tindakan tegas pemerintah adalah beredarnya pasar prediksi yang memperdagangkan spekulasi mengenai kapan masa jabatan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, akan berakhir. Kontrak taruhan tersebut sempat viral di media sosial dan memicu perhatian luas karena menyangkut posisi kepala negara yang masih menjabat hingga tahun 2029.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menegaskan bahwa aktivitas seperti yang di lakukan Polymarket tetap di kategorikan sebagai judi online meskipun di kemas dalam bentuk prediction market berbasis teknologi blockchain dan aset kripto.
Menurut pemerintah, penggunaan teknologi modern tidak mengubah substansi aktivitas yang melibatkan taruhan uang terhadap suatu hasil yang belum pasti.
Pemblokiran Polymarket menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah akan semakin ketat mengawasi berbagai platform digital, termasuk layanan berbasis Web3, blockchain, maupun kripto yang beroperasi di Indonesia.
Komdigi menegaskan bahwa setiap platform yang mengandung unsur taruhan, spekulasi berbayar, atau praktik serupa perjudian berpotensi di kenai tindakan pemblokiran sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam memberantas judi online yang terus berkembang di ruang digital.
Berdasarkan data yang di sampaikan pemerintah, sejak Oktober 2024 hingga pertengahan 2026, lebih dari 3,4 juta situs yang terindikasi terkait judi online telah di blokir.
Besarnya perhatian pemerintah terhadap praktik judi online tidak terlepas dari dampak ekonomi dan sosial yang di timbulkan.
Data yang beredar menunjukkan nilai transaksi judi online di Indonesia pada tahun lalu mencapai sekitar Rp286 triliun. Angka tersebut menjadi salah satu alasan utama pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap berbagai platform yang berpotensi menjadi sarana perjudian digital.
Selain Indonesia, sejumlah negara lain juga mulai memperketat regulasi terhadap platform prediction market seperti Polymarket. Beberapa negara menilai model bisnis tersebut memiliki karakteristik yang mirip dengan aktivitas perjudian dan memerlukan pengawasan khusus.
Fenomena ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap berbagai platform luar negeri yang menawarkan konsep “pasar prediksi”, “tebak skor”, “prediksi politik”, atau bentuk spekulasi lainnya yang melibatkan uang.
Pakar regulasi digital menilai masyarakat perlu memahami perbedaan antara investasi yang memiliki dasar aset dan aktivitas spekulatif yang mengandalkan taruhan terhadap suatu kejadian.
Jika keuntungan di peroleh dari menebak hasil sebuah peristiwa yang belum pasti dengan mempertaruhkan uang, maka aktivitas tersebut berpotensi masuk dalam kategori perjudian menurut hukum Indonesia.
Selain itu, publik juga di imbau untuk tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu politik yang sengaja dipanaskan demi kepentingan spekulasi dan taruhan di platform tertentu.
Fokus utama masyarakat di harapkan tetap pada informasi yang akurat, terverifikasi, dan tidak memanfaatkan dinamika politik sebagai komoditas perjudian digital.**
