Pemerintah menyiapkan kebijakan mulai Januari 2027 seluruh PPPK paruh waktu di daerah dialihkan menjadi PPPK penuh waktu dengan anggaran sekitar Rp31,1 triliun.

APBN 2027 disiapkan sebagai peredam kejut ekonomi dan energi nasional. DPR RI bersama pemerintah memperkuat program prioritas, reformasi subsidi tepat sasaran, serta dukungan bagi UMKM untuk menjaga daya beli masyarakat.

Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah membahas RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2027 dengan fokus pada anggaran yang efisien, tepat sasaran, dan berpihak kepada kebutuhan rakyat.

“Saudara sebagai calon aparatur di Kementerian Hukum sangat rentan, terlebih ketika mengelola fasilitas publik yang bersentuhan langsung dengan anggaran negara dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ibnu di hadapan para taruna.

Berdasarkan dokumen APBN 2026, total belanja pemerintah pusat mencapai Rp3.149,47 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung program prioritas nasional, menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat pertahanan dan keamanan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

 “Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah yang juga merupakan uang rakyat,” tegas Presiden.