APBN 2027 disiapkan sebagai peredam kejut ekonomi dan energi nasional. DPR RI bersama pemerintah memperkuat program prioritas, reformasi subsidi tepat sasaran, serta dukungan bagi UMKM untuk menjaga daya beli masyarakat.

Komisi XI DPR RI menyetujui RKA OJK Tahun 2027 sebesar Rp10,25 triliun. Anggaran tersebut diharapkan memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan, pelindungan konsumen, dan stabilitas ekonomi nasional.

Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah membahas RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2027 dengan fokus pada anggaran yang efisien, tepat sasaran, dan berpihak kepada kebutuhan rakyat.

DPR RI mengawal penyusunan APBN 2027 dengan target pertumbuhan ekonomi 5,8–6,5 persen. Seluruh fraksi menyoroti penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan, digitalisasi pajak, dan disiplin fiskal

DPR RI mendorong RAPBN 2027 fokus menjaga daya beli masyarakat, memperkuat kelas menengah, menciptakan lapangan kerja, mendukung UMKM, serta meningkatkan penerimaan negara secara adil.