Jakarta,http://Eksisjambi.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mulai mengawal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 dengan menyampaikan pandangan fraksi terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027.
Seluruh fraksi di DPR menyatakan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional yang dipatok pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen, dengan sejumlah catatan strategis untuk memastikan pertumbuhan tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dalam pandangan yang disampaikan pada pembahasan KEM-PPKF 2027, Fraksi PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, NasDem, PKB, PKS, Demokrat, dan PAN sepakat bahwa APBN harus menjadi instrumen fiskal yang sehat, inklusif, serta mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global yang masih dinamis.
Berbagai fraksi menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Fokus pada Lapangan Kerja dan Ketahanan Pangan
Salah satu isu yang menjadi perhatian utama DPR adalah penciptaan lapangan kerja, khususnya melalui sektor-sektor padat karya yang dinilai mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Selain itu, ketahanan pangan juga menjadi prioritas penting dalam penyusunan APBN 2027. Fraksi-fraksi di DPR meminta pemerintah memperkuat dukungan terhadap sektor pertanian, perikanan, dan peternakan guna menjaga stabilitas pasokan pangan sekaligus menekan inflasi.
Penguatan produktivitas sektor riil dinilai menjadi kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah.
Di bidang penerimaan negara, DPR mendorong percepatan digitalisasi sistem perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperluas basis penerimaan negara tanpa membebani masyarakat maupun pelaku usaha.
Sementara itu, pengelolaan utang negara juga menjadi sorotan. DPR menilai disiplin fiskal harus tetap dijaga agar stabilitas ekonomi nasional tetap terpelihara. Oleh karena itu, defisit APBN 2027 diharapkan tetap berada pada rentang 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Kebijakan tersebut dinilai penting untuk menjaga kredibilitas fiskal Indonesia sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah dalam menjalankan program-program pembangunan.
Optimisme terhadap Ekonomi 2027
Target pertumbuhan ekonomi 5,8–6,5 persen mencerminkan optimisme pemerintah terhadap prospek ekonomi nasional pada 2027. Namun, target tersebut juga membutuhkan dukungan berbagai faktor, mulai dari investasi, konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, hingga ekspor yang tetap kuat.
Sejumlah ekonom menilai target tersebut cukup ambisius mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir masih berada di kisaran 5 persen. Untuk mencapai level di atas 6 persen, diperlukan reformasi struktural yang lebih agresif, peningkatan produktivitas industri, percepatan hilirisasi, serta penciptaan iklim investasi yang lebih kompetitif.
Analisis: Seberapa Realistis Target Pertumbuhan 5,8–6,5 Persen?
Target pertumbuhan ekonomi 2027 menurut saya cukup realistis di level 5,8–6 persen, tetapi akan menjadi sangat menantang jika ingin mencapai batas atas 6,5 persen.
Ada beberapa alasan:
- Konsumsi domestik Indonesia relatif kuat dan selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi.
- Program hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, dan investasi berpotensi meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional.
- Bonus demografi masih memberikan peluang peningkatan produktivitas tenaga kerja.
- Namun terdapat sejumlah tantangan:
- Ketidakpastian ekonomi global masih tinggi.
- Perlambatan ekonomi negara mitra dagang dapat memengaruhi ekspor.
- Penciptaan lapangan kerja harus lebih cepat agar daya beli masyarakat meningkat.
- Efisiensi belanja negara dan kualitas investasi perlu terus diperbaiki.
Karena itu, keberhasilan mencapai target pertumbuhan ekonomi 2027 tidak hanya bergantung pada besarnya APBN, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan program pemerintah, stabilitas politik, serta kemampuan menjaga kepercayaan investor dan pelaku usaha.
Jika reformasi ekonomi berjalan konsisten dan investasi terus meningkat, pertumbuhan di atas 6 persen bukan hal yang mustahil. Namun tanpa percepatan reformasi struktural, pertumbuhan kemungkinan akan berada di kisaran 5,5–6 persen.**
