Aliansi PPPK Paruh Waktu dan honorer database BKN menyampaikan enam tuntutan kepada Presiden, mulai dari percepatan pengangkatan R2-R3 hingga jaminan kesetaraan ASN.

Pemerintah melalui UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN memberikan kepastian baru bagi PPPK. Kontrak kerja kini dapat diperpanjang hingga usia pensiun dengan syarat tertentu.

Kemenag Kerinci gelar pembinaan tata persuratan dan kearsipan secara daring untuk memperkuat administrasi profesional, tertib, dan akuntabel dalam mendukung reformasi birokrasi.

Kebijakan WFH ASN kembali disorot setelah Mendagri Tito Karnavian mengungkap sistem pengawasan berbasis GPS melalui ponsel, yang memungkinkan lokasi pegawai terdeteksi secara real-time selama jam kerja.

Pemerintah resmi menerapkan kebijakan Transformasi Budaya Kerja dan Efisiensi Energi mulai 1 April 2026, termasuk WFH bagi ASN setiap Jumat, pembatasan perjalanan dinas, serta pengendalian konsumsi BBM bersubsidi melalui aplikasi MyPertamina.

WFH setiap Jumat resmi diberlakukan bagi ASN pusat dan daerah mulai 2026, sektor swasta menyusul, sementara sekolah tetap tatap muka normal.

PPPK menggugat sejumlah pasal dalam UU ASN ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai menciptakan ketimpangan dengan PNS, terutama terkait masa kerja dan akses jabatan.

Revisi UU ASN di harapkan membawa angin segar bagi jutaan tenaga honorer dan PPPK yang selama ini menghadapi ketidakpastian status. Dengan penegasan bahwa seluruh jabatan bersifat penuh waktu, pemerintah ingin memastikan arah kebijakan ASN yang stabil, jelas, dan berkesinambungan.