Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Hutri Randa menghadiri FGD di IAIN Kerinci yang membahas PP Nomor 55 Tahun 2025 tentang penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat berbasis kearifan lokal.

“Melalui fasilitasi ini, diharapkan rancangan peraturan DPRD Kota Sungai Penuh dapat disempurnakan sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara optimal,” ujarnya.

Dalam pembahasan tersebut, Pansus dan Bapemperda mencermati secara detail setiap pasal yang tertuang dalam rancangan tata tertib, termasuk mekanisme kerja alat kelengkapan dewan, tata cara persidangan, serta penguatan etika dan disiplin anggota DPRD.

Dalam prosesnya, seluruh peserta rapat yang hadir turut memberikan kontribusi pemikiran, saran, dan pandangan konstruktif, guna memastikan bahwa Tata Tertib yang disusun mampu menjawab kebutuhan kinerja DPRD secara efektif, akuntabel, serta relevan dengan dinamika pemerintahan daerah.

“Melalui pembahasan ini, kita ingin memastikan bahwa setiap rancangan perda yang diusulkan benar-benar memiliki urgensi dan relevansi terhadap kepentingan masyarakat serta pembangunan daerah,” ujarnya.