Sinyal pengalihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu semakin menguat. Kemendagri akan membahas skema peralihan status dan usulan gaji PPPK dari APBN pada audiensi 3 Juni 2026.

Gubernur Jambi Al Haris menghadiri rapat pembahasan tapal batas Batang Hari dan Muaro Jambi. Kedua daerah sepakat menyerahkan keputusan kepada Kemendagri.

Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri upacara HUT ke-107 Damkar, HUT ke-76 Satpol PP, dan HUT ke-64 Satlinmas di Palembang. Momentum ini memperkuat sinergi nasional dalam menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat.

Gubernur Jambi Al Haris bangga dua daerah, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Tebo, meraih penghargaan nasional pada Malam Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 di Palembang.

Pemerintah Kota Sungai Penuh raih penghargaan daerah terbaik se-Sumatera dalam penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting di Palembang, serta memperoleh insentif fiskal Rp3 miliar dari pemerintah pusat.

TPP ASN Pemerintah Provinsi Jambi periode Januari–Maret 2026 belum cair akibat kendala administratif di pusat. Pemprov memastikan anggaran tersedia dan pencairan menunggu persetujuan resmi.

Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan kepala daerah tetap berada di wilayah tugas selama libur Lebaran 2026 guna memastikan pelayanan publik, keamanan, dan stabilitas daerah tetap terjaga.

“Kita mendorong agar bupati dan wali kota melakukan langkah-langkah strategis agar daya saing di daerahnya dapat meningkat,” tegas Al Haris.

“Bapak Bupati telah menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah untuk bergerak cepat, terkoordinasi, dan konsisten dalam menjaga kebersihan, kesehatan, serta ketertiban lingkungan. Hal ini demi mewujudkan daerah yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat,” ujar Sekda.

Dengan di serahkannya penyelesaian kepada TPBD Pusat, di harapkan penegasan batas wilayah antara Kabupaten Tanjab Barat dan Kabupaten Tanjab Timur dapat segera di selesaikan secara objektif, komprehensif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

“Untuk OPD yang baru bergabung, agar segera mendata kembali aset serta menyesuaikan pembagian tugas pegawai. Penempatan personel sudah diatur oleh BKPSDM agar roda organisasi tetap berjalan dengan baik,” tegas Sekda.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menegaskan komitmennya dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat, baik dalam pengendalian inflasi maupun pelaksanaan program perumahan nasional, sesuai dengan kewenangan dan potensi daerah yang dimiliki.

“Sebagai pengganti sementara, saya menunjuk Wakil Bupati Aceh Selatan, Baital Mukadis, sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Aceh Selatan,” ujar pihak Kemendagri dalam keterangannya. Selama menjalani masa sanksi, Mirwan diwajibkan mengikuti program pembinaan dan magang di lingkungan Kemendagri.

Penghargaan tersebut di sampaikan melalui surat resmi Kemendagri bernomor 400.5.78700/Bangda tertanggal 24 November 2025, yang di tujukan kepada seluruh gubernur serta bupati/wali kota di Indonesia.