Pemerintah meluncurkan Paket Stimulus Ekonomi Semester II 2026 senilai Rp26,34 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung dunia usaha, memperkuat ketenagakerjaan, dan meningkatkan perlindungan sosial.

DPRD Tanjab Barat menerima audiensi serikat pekerja, membahas UMK, jaminan sosial, K3, hingga penghapusan outsourcing demi keadilan buruh.

Untuk memahami persoalan ini secara lebih jernih, penting merujuk pada gagasan klasik Karl Polanyi dalam The Great Transformation. Polanyi menegaskan bahwa ekonomi tidak pernah hadir sebagai ruang netral yang berdiri sendiri, melainkan selalu “tertanam” (embedded) dalam struktur sosial, kelembagaan, dan relasi kekuasaan.

“Buruh di Jakarta lebih dari satu juta orang. Tidak mungkin semua menerima insentif itu. Jadi itu bukan solusi bahkan sepertiga dari kebutuhan hidup riil di Jakarta saja tidak terpenuhi”katanya

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyusun konsep dan formula pengupahan baru, yang tidak lagi sepenuhnya mengacu pada mekanisme sebelumnya sebagaimana diatur dalam PP Nomor 51 Tahun 2023. Artinya, 2026 berpotensi menjadi tahun transisi penting dalam sistem pengupahan nasional.