Oleh: Yulfi Alfikri Noer S. IP., M. AP Akademisi UIN STS Jambi
JAMBI, http://Eksisjambi.com -Dalam diskursus pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi kerap dinilai belum bermakna apabila tidak disertai perubahan struktur industri. Cara baca semacam ini melahirkan kesimpulan instan bahwa ekonomi memang tumbuh, tetapi tidak mengalami transformasi. Sekilas, pandangan tersebut terdengar kritis dan menggugah. Namun jika ditelisik lebih dalam, perspektif tersebut justru cenderung menyederhanakan proses pembangunan yang pada hakikatnya kompleks, bertahap, dan sangat kontekstual.
Untuk memahami persoalan ini secara lebih jernih, penting merujuk pada gagasan klasik Karl Polanyi dalam The Great Transformation. Polanyi menegaskan bahwa ekonomi tidak pernah hadir sebagai ruang netral yang berdiri sendiri, melainkan selalu “tertanam” (embedded) dalam struktur sosial, kelembagaan, dan relasi kekuasaan.
Dengan demikian, transformasi ekonomi tidak cukup dibaca sebatas pergeseran angka statistik atau perubahan komposisi sektoral, tetapi harus dipahami sebagai perubahan orientasi politik pembangunan tentang bagaimana negara memaknai perannya, kepada siapa kebijakan diarahkan, dan nilai apa yang hendak ditegakkan.
Ketika transformasi direduksi hanya menjadi indikator teknokratis, yang tereduksi bukan sekadar realitas sosial, tetapi juga legitimasi politik pembangunan itu sendiri. Kebijakan yang kehilangan makna sosial secara perlahan akan kehilangan kepercayaan publik. Di titik inilah, pertanyaan tentang pembangunan bergeser dari sekadar seberapa tinggi pertumbuhan, menjadi seberapa adil dan bermakna pertumbuhan tersebut bagi kehidupan bersama.
Pemikir ekonomi politik kontemporer, Dani Rodrik, memperkuat argumen ini dengan menegaskan bahwa tidak ada satu formula tunggal menuju transformasi ekonomi. Dalam One Economics, Many Recipes, Rodrik mengkritik pendekatan seragam yang menuntut industrialisasi cepat tanpa mempertimbangkan konteks domestik. Setiap daerah memiliki karakteristik berbeda, mulai dari basis sumber daya hingga kapasitas institusi.
Transformasi yang berkelanjutan, menurut Rodrik, justru sering lahir dari kebijakan kontekstual yang bersifat eksperimental dan bertahap, bukan dari lonjakan statistik yang instan. Pendekatan ini pada akhirnya menuntut keberanian politik negara untuk memilih jalur pembangunan tertentu dan menanggung konsekuensinya lintas waktu.
Dalam kerangka yang sama, Ha-Joon Chang melalui Kicking Away the Ladder menunjukkan bahwa negara-negara maju tidak tumbuh dengan menunggu struktur ekonomi yang ideal.
Mereka justru membangun struktur tersebut melalui keberanian politik untuk melakukan intervensi negara secara aktif dan proteksionisme terukur. Transformasi ekonomi, dengan demikian, bukanlah soal memenuhi indikator teknis semata, melainkan hasil dari pilihan politik pembangunan yang konsisten dan berjangka panjang.
Dimensi lain yang kerap terabaikan dikemukakan oleh Pierre Bourdieu. Ia menekankan bahwa modal tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga kultural dan sosial. Transformasi ekonomi menuntut perubahan habitus kerja, kemampuan adaptasi, serta sistem nilai kolektif yang mendorong inovasi. Tanpa perubahan kultural ini, kebijakan industrialisasi atau diversifikasi ekonomi cenderung bersifat top-down dan tidak berkelanjutan.
Sementara itu, Mariana Mazzucato melalui gagasan state as a market shaper menawarkan kerangka baru tentang peran negara dalam pembangunan. Negara tidak cukup berperan sebagai fasilitator, tetapi perlu menjadi aktor aktif dalam membentuk dan menciptakan pasar. Pendekatan ini relevan bagi daerah yang tengah membangun infrastruktur, kapasitas kelembagaan, dan ekosistem ekonomi produktif. Kebijakan publik yang visioner dan proaktif menjadi elemen kunci bagi transformasi jangka panjang.
Dalam praktik pembangunan daerah, klaim bahwa transformasi telah atau belum terjadi tidak dapat disimpulkan hanya dari perubahan komposisi PDRB dalam satu periode anggaran. Pertumbuhan yang moderat, apabila dihasilkan melalui kebijakan fiskal yang hati-hati namun konsisten, justru dapat menjadi fondasi bagi diversifikasi ekonomi di masa depan.
Pembangunan infrastruktur mungkin belum langsung mengubah struktur industri, tetapi ia menciptakan konektivitas yang membuka peluang hilirisasi dan integrasi pasar yang lebih luas.
Isu ketenagakerjaan sering dijadikan indikator utama kegagalan transformasi. Tingginya sektor informal dan pekerja rentan memang merupakan kenyataan struktural. Namun transisi dari sektor informal ke formal bukan proses otomatis, melainkan hasil dari kebijakan pendidikan, pelatihan keterampilan, serta penciptaan ekosistem usaha produktif yang konsisten.
Menyederhanakan persoalan ini sebagai “pertumbuhan tanpa makna” justru mereduksi diskursus kebijakan menjadi nihilisme yang tidak produktif.
Kritik terhadap pembangunan tentu merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun kritik yang berhenti pada klaim normatif bahwa transformasi “belum terjadi” berpotensi menjebak perdebatan dalam penilaian hitam-putih yang miskin konteks.
Yang lebih mendesak adalah membaca secara jernih arah kebijakan yang sedang dirancang, prasyarat yang tengah dibangun, serta kapasitas institusional yang diperkuat untuk memungkinkan perubahan struktural yang berkelanjutan.
Pada akhirnya, pertumbuhan dan transformasi bukanlah dua konsep yang saling meniadakan, melainkan dua dimensi yang bekerja dalam satu lintasan kebijakan pembangunan. Pertumbuhan yang dikelola dengan kesadaran institusional, keterlibatan aktor lokal, dan keberpihakan sosial justru menjadi medium bagi terjadinya transformasi itu sendiri.
Tantangan utama pembangunan daerah bukan sekadar memperbaiki angka, melainkan memastikan bahwa setiap capaian pertumbuhan secara konsisten diarahkan menuju perubahan struktural yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.***
