DPR RI menggelar Rapat Paripurna Ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 dengan membahas LHP LKPP 2025, pengesahan anggota Komisi Informasi Pusat, 15 RUU kabupaten/kota di Kalimantan, hingga pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI.

Akses informasi publik adalah hak warga negara sesuai UU No.14 Tahun 2008. Komisi Informasi Pusat dorong masyarakat lebih aktif dan melek informasi.

“Saya mengimbau kepada semua OPD, mari kita menyampaikan seluas-luasnya informasi kepada publik. Jangan takut untuk menyampaikan informasi, karena masyarakat berhak mengetahui apa yang dilakukan pemerintah,” tegasnya.

“Jangan takut untuk menyampaikan informasi kepada publik. Sampaikan saja seluas-luasnya informasi, karena masyarakat berhak tahu dan pemerintah berkewajiban memberikan,” ujar Al Haris.

Gubernur Al Haris menambahkan bahwa keterbukaan informasi telah ditetapkan sebagai program dan indikator strategis dalam RPJMD Jambi Mantap 2025–2029, sehingga seluruh OPD wajib menyelaraskan program, kegiatan, dan anggaran untuk memperkuat layanan informasi publik

“Kejaksaan RI siap memenuhi hak akses masyarakat atas informasi publik,” demikian penegasan yang disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan uji publik. Komitmen ini juga selaras dengan upaya pemerintah dalam memperluas ruang transparansi lembaga negara.