Home / Daerah / Internasional / Nasional / News

Selasa, 30 Juni 2026 - 20:25 WIB

DPR RI Gelar Rapat Paripurna, Bahas Laporan BPK hingga Pengesahan Anggota KIP

Oplus_131072

Oplus_131072

Jakarta, http://Eksisjambi.com –  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Paripurna Ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 pada Selasa (30/6/2026) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat tersebut membahas sejumlah agenda strategis yang berkaitan dengan pengawasan keuangan negara, keterbukaan informasi publik, pembentukan regulasi daerah, hingga pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia.

Rapat paripurna menjadi forum tertinggi dalam proses pengambilan keputusan di DPR RI. Melalui forum ini, berbagai kebijakan penting di bahas dan di putuskan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran yang di amanatkan oleh konstitusi.

Salah satu agenda utama dalam rapat tersebut adalah penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Laporan tersebut menjadi dasar bagi DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara agar berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Baca Juga :  Akses Informasi Adalah Hak Warga Negara, Masyarakat Diajak Lebih Aktif dan Melek Informasi

Selain itu, DPR RI juga mengesahkan calon anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2026–2030. Pengesahan ini di harapkan semakin memperkuat pelaksanaan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga masyarakat memperoleh akses informasi yang lebih terbuka, cepat, dan akurat dari badan publik.

Agenda lainnya adalah pembahasan 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai kabupaten dan kota di wilayah Kalimantan. Pembahasan ini bertujuan memperjelas dasar hukum pemerintahan daerah sekaligus menyesuaikan regulasi dengan perkembangan administrasi dan kebutuhan pembangunan, khususnya di Pulau Kalimantan yang kini menjadi kawasan strategis seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Juga :  Komisi XI DPR RI Setujui Anggaran OJK Tahun 2027 Sebesar Rp10,25 Triliun

Dalam rapat tersebut, DPR RI juga memberikan pertimbangan terkait pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada pihak yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan nasional, termasuk dalam bidang olahraga, ilmu pengetahuan, investasi, maupun sektor strategis lainnya.

Melalui pelaksanaan Rapat Paripurna Ke-22 ini, DPR RI menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta menghasilkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.**

Share :

Baca Juga

Daerah

Akper YBIS Sungai Penuh Gelar Wisuda ke-XVIII

Daerah

Harga Kopi Arabika  dan Robusta Internasional Melonjak Hari ini 
Foto Ilustrasi debu vulkanik Gunung Anak Krakatau

Daerah

Debu Vulkanik Gunung Anak Krakatau Capai 50.000 Kaki, Delapan Bandara Masih Ditutup
Flyover Sitinjau Lauik Sumatera Barat

Daerah

Menanti Wajah Baru Sitinjau Lauik Solusi Infrastruktur di Jalur Ekstrem Sumatera Barat
Kode Redeem MLBB saat ini

Daerah

Update Kode Redeem MLBB Terbaru 20 Februari 2026, Segera Klaim
KPK Tahan Gubernur Riau

Daerah

KPK Ungkap Kode 7 Batang dan Setoran Rp7 Miliar ke Gubernur Riau Abdul Wahid

Advertorial

DPRD Tanjabbar Gelar Paripurna Ke-Tiga Dengar Tanggapan Bupati Atas Pandangan Fraksi-Fraksi

Daerah

Wamenkeu Tanggapi Isu Kesehatan Menkeu, APBN KiTa Tetap Digelar 6 Mei