DPRD Tanjab Timur menyoroti ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kebakaran permukiman dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Perubahan KUA-PPAS 2026. Fraksi PAN meminta penguatan mitigasi bencana, pembangunan kanal pembatas, kesiapan sarana pemadam, dan optimalisasi PAD tanpa membebani masyarakat.

DPRD Tanjab Timur mulai membahas KUA-PPAS Perubahan APBD 2026. Belanja daerah naik Rp41,85 miliar, sementara SILPA melonjak menjadi Rp81,82 miliar, memicu sorotan terhadap transparansi anggaran dan efektivitas penggunaan dana publik.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Wakil Bupati Muslimin Tanja menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027, dengan fokus pada peningkatan PAD, penguatan BUMD, pembangunan infrastruktur, serta sinkronisasi program prioritas daerah.

Pembahasan LKPJ Bupati Tanjab Timur 2025 di DPRD berlangsung kritis. Fraksi PAN, Golkar, Gerindra, NasDem, dan lainnya kompak memberi sorotan tajam terkait infrastruktur, pelayanan publik, hingga transparansi anggaran.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.