DPR RI menggelar pertemuan bersama pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas fiskal di Senayan untuk memperkuat koordinasi menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

APBN 2026 tetap menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah tekanan global. Bea Cukai turut memperkuat pengawasan rokok ilegal dan narkotika demi melindungi masyarakat.

Ekonomi Indonesia dinilai tetap tangguh di tengah tekanan global. Presiden Prabowo bersama KSSK menegaskan fondasi ekonomi nasional tetap solid dengan investasi sebagai motor pertumbuhan

PERSAJA menggelar seminar internasional membahas aspek hukum dalam penanganan krisis sistemik IHSG dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi nasional, menghadirkan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan para pakar.

DPR RI melalui Komisi XI menekan pemerintah dan Bank Indonesia untuk segera mengambil langkah strategis menjaga stabilitas rupiah, harga minyak, serta mengamankan APBN di tengah gejolak ekonomi global.

Emas, misalnya, selama berabad-abad di kenal sebagai penyimpan nilai yang relatif stabil di tengah gejolak ekonomi. Ketika ketidakpastian meningkat, permintaan terhadap logam mulia cenderung naik karena di anggap lebih tahan terhadap inflasi dan fluktuasi kebijakan moneter.

Tak kalah penting, DPR mendorong penguatan sistem pengawasan dini (early warning system) untuk mendeteksi potensi gejolak pasar sejak awal. Sistem tersebut di harapkan mampu meminimalkan risiko kepanikan dan memberikan ruang bagi otoritas untuk mengambil langkah antisipatif sebelum tekanan pasar semakin membesar.

Bank Indonesia mencatat, ULN pemerintah pada November 2025 berada di angka USD 209,8 miliar, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai USD 210,5 miliar. Secara tahunan, pertumbuhan ULN pemerintah juga melambat dari 4,7 persen (yoy) pada Oktober 2025 menjadi 3,3 persen (yoy) pada November 2025.

“Negara harus hadir secara nyata. Jangan sampai ada warga yang kesulitan air bersih, sanitasi, atau tempat tinggal dalam kondisi darurat,” tegas Presiden Prabowo dalam arahannya.