Jakarta, http://Eksisjambi.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan ekonomi global. Konflik geopolitik, fluktuasi harga energi, dan ketidakpastian pasar internasional masih menjadi tantangan bagi banyak negara, termasuk Indonesia.
Melalui APBN, pemerintah membiayai berbagai program pelayanan publik. Program tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, subsidi energi, perlindungan sosial, hingga dukungan bagi sektor usaha dan industri nasional.
APBN juga berperan menjaga daya beli masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi agar tetap berjalan stabil.
Dalam Konferensi Pers APBN Kita, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa kondisi ekonomi Indonesia hingga Triwulan I Tahun 2026 masih relatif terjaga.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,61 persen. Sementara itu, inflasi berada pada level 2,42 persen.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) juga masih berada di zona optimistis, yakni sebesar 122,9. Selain itu, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus selama 71 bulan berturut-turut.
Dari sektor keuangan, pertumbuhan kredit perbankan mencapai 9,5 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 13,6 persen (yoy), sedangkan aliran modal asing pada April 2026 tercatat sebesar Rp38,5 triliun.
Konsumsi rumah tangga dan investasi masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Sejumlah sektor seperti manufaktur, perdagangan, makanan dan minuman, serta perumahan juga masih menunjukkan tren positif.
Pendapatan dan Belanja Negara Tetap Terjaga
Hingga Maret 2026, kondisi fiskal Indonesia di nilai masih stabil. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp574,9 triliun atau 18,2 persen dari target APBN.
Sementara itu, belanja negara mencapai Rp815 triliun atau 21,2 persen dari pagu APBN.
Defisit APBN tercatat sebesar Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Kinerja penerimaan perpajakan mencapai Rp462,7 triliun atau 17,2 persen dari target APBN. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp112,1 triliun atau 24,4 persen dari target.
Dalam struktur penerimaan negara tersebut, sektor kepabeanan dan cukai memberikan kontribusi sebesar Rp67,9 triliun atau 20,2 persen terhadap target APBN hingga Maret 2026.
Penerimaan bea masuk tercatat sebesar Rp11,5 triliun. Angka itu tumbuh 0,9 persen di banding periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut di dorong oleh naiknya nilai impor dan penguatan dolar Amerika Serikat.
Sementara itu, penerimaan bea keluar mencapai Rp5,4 triliun. Namun, angka tersebut mengalami kontraksi 38,9 persen akibat penurunan harga crude palm oil (CPO).
Adapun penerimaan cukai mencapai Rp51 triliun. Meski demikian, angka tersebut mengalami kontraksi 11,2 persen secara tahunan akibat penurunan produksi pada akhir tahun 2025 dan pemanfaatan fasilitas penundaan pembayaran cukai oleh pelaku usaha.
Bea Cukai Perkuat Pengawasan Rokok Ilegal dan Narkotika
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, mengatakan Bea Cukai tidak hanya berperan menghimpun penerimaan negara. Lembaga tersebut juga menjalankan fungsi pengawasan untuk melindungi masyarakat dan perekonomian nasional.
“Selain menghimpun penerimaan negara, Bea Cukai juga menjalankan fungsi pengawasan untuk melindungi masyarakat dan perekonomian nasional dari peredaran barang ilegal dan penyelundupan,” ujar Budi.
Hingga Maret 2026, Bea Cukai telah melakukan 3.851 penindakan terhadap rokok ilegal dan 325 penindakan kasus narkotika.
Dari penindakan rokok ilegal tersebut, total barang hasil penindakan mencapai 422 juta batang. Jumlah itu meningkat 66,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penindakan dilakukan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat sekaligus mengurangi peredaran produk ilegal di masyarakat.
Sementara itu, hasil penindakan narkotika mencapai 1,27 ton hingga Maret 2026.
Pengawasan narkotika dilakukan melalui sinergi antara Bea Cukai, aparat penegak hukum, kementerian dan lembaga terkait, serta dukungan masyarakat.
Budi juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, pengguna jasa, dan pelaku usaha yang telah mendukung penerimaan negara dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai.
“Partisipasi dan kepatuhan berbagai pihak menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan APBN agar tetap dapat mendukung kebutuhan masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah kondisi global yang masih penuh tantangan,” tutupnya.**
