Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, menyerahkan LKPD Tahun 2025 ke BPK RI Perwakilan Jambi sebagai bentuk komitmen transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan daerah yang profesional demi meraih opini WT

Analisis pengamat kebijakan publik Martayadi Tajuddin tentang dinamika pemberitaan dugaan korupsi DAK di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi serta bagaimana framing media dapat membentuk persepsi publik terhadap kepemimpinan daerah.

Dalam konteks tersebut, publik mempertanyakan langkah nyata LAM Jambi dalam membantu pemerintah daerah menjawab tantangan-tantangan tersebut. Selama ini, LAM dinilai lebih sering menjadi sorotan dalam momentum pemberian gelar adat yang kerap dianggap bernuansa politis.

“Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen untuk terus memperkuat aspek proses pengelolaan keuangan daerah, melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penataan sistem dan prosedur kerja, penguatan pengawasan dan pengendalian internal serta peningkatan koordinasi antarunit kerja, demi mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin akuntabel, transparan dan mampu mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah yang optimal,” ujar Gubernur Al Haris.

Dari total Rp2 Miliar tambahan tersebut, pembagiannya adalah Rp1,7 Miliar kerjasama media dan Rp300 Juta diialokasikan untuk seleksi dan operasional Komisi Informasi (KI) Tahun 2026. Yang kemudian ada Rp300 Juta diduga merupakan “titipan” yang disinyalir untuk Pokok Pikiran (Pokir) legislatif.