Medan, http://Eksisjambi.com – Walikota Sungai Penuh, Alfin, S.H., bersama Ketua TP PKK Kota Sungai Penuh, Sri Kartini Alfin, S.Kep., Ns., tiba di Bandara Internasional Kualanamu, Medan, Sumatera Utara, Selasa (30/6/2026), untuk mengikuti rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026.
Kehadiran Wali Kota Alfin bersama rombongan menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah kota di seluruh Indonesia. Forum nasional ini menjadi wadah bagi para kepala daerah untuk bertukar pengalaman, berbagi inovasi, serta menyusun strategi dalam mendorong pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.
Rakernas XVIII APEKSI Tahun 2026 dipusatkan di Kota Medan dengan mengusung tema “Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat”. Kegiatan tersebut diikuti para wali kota dari berbagai daerah di Indonesia untuk membahas sejumlah isu strategis, seperti tata kelola pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, penguatan pembangunan daerah, hingga kerja sama antarpemerintah kota.
Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, menilai Rakernas APEKSI merupakan momentum penting untuk memperluas jejaring kerja sama sekaligus menyerap berbagai inovasi yang telah diterapkan di daerah lain.
“Rakernas APEKSI menjadi momentum bagi kami untuk belajar, bertukar pengalaman, serta membangun sinergi dengan pemerintah kota lainnya. Berbagai gagasan dan inovasi yang diperoleh nantinya akan kami jadikan referensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di Kota Sungai Penuh demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Alfin.
Selama mengikuti Rakernas XVIII APEKSI 2026, Wali Kota Alfin dijadwalkan menghadiri berbagai agenda utama, mulai dari sidang pleno, forum diskusi, hingga kegiatan kolaborasi antarkepala daerah. Beragam forum tersebut diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi dan kerja sama yang berdampak positif bagi pembangunan daerah.
Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap partisipasi dalam Rakernas APEKSI tahun ini dapat membuka peluang kerja sama yang lebih luas, sekaligus menghadirkan berbagai terobosan baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan mempercepat pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.**
