JAKARTA, http://Eksisjambi.com – Rapat percepatan penegasan batas daerah antara Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur) menghasilkan kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa batas wilayah kepada Tim Penegasan Batas Daerah (TPBD) Pusat.
Rapat tersebut di selenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri dan berlangsung di Aula Hotel Orchardz Jayakarta, Jalan Mandala No. 44, Jakarta Pusat, Senin (9/2).
Wakil Bupati Tanjab Barat, Dr. H. Katamso SA, S.E., M.E., memimpin langsung rombongan Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat dalam rapat tersebut. Turut hadir Ketua DPRD Tanjab Barat, Wakil Ketua DPRD Tanjab Barat, Sekretaris Daerah Tanjab Barat, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kepala Bappeda, serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kepala Bagian Hukum Setda Tanjab Barat.
Rapat di pimpin oleh Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Raziras Rahmadillah, S.STP., M.A., dengan di hadiri perwakilan TPBD Provinsi Jambi serta TPBD dari kedua kabupaten.
Dalam paparannya, Wakil Bupati Katamso menjelaskan kronologis penegasan batas wilayah antara Tanjab Barat dan Tanjab Timur yang telah di lakukan sejak proses pemekaran daerah pada tahun 1999. Ia menyampaikan bahwa pada tahun 2003 telah di sepakati penegasan batas sepanjang kurang lebih 25 kilometer dengan mengikuti median Sungai Pangkal Duri.
Selanjutnya, pada tahun 2007 di lakukan kesepakatan tambahan sepanjang sekitar 12 kilometer yang di sertai dengan pemasangan pilar batas sesuai dengan berita acara yang telah di sepakati kedua belah pihak.
“Pada tahun 2012, Ditjen Pemerintahan Umum melalui pihak ketiga kembali melakukan penegasan dan pemasangan pilar batas berdasarkan lampiran peta pengukuran yang telah di tetapkan,” jelas Katamso.
Kemudian pada tahun 2013, TPBD Provinsi Jambi bersama TPBD Kabupaten Tanjab Barat dan TPBD Kabupaten Tanjab Timur menandatangani berita acara penegasan batas. Dalam dokumen tersebut di sebutkan bahwa dari total segmen batas wilayah sepanjang kurang lebih 66 kilometer, penegasan di lapangan telah mencapai sekitar 63,35 kilometer.
Sementara itu, segmen batas yang belum di laksanakan penegasan sepanjang kurang lebih 24,46 kilometer berada di bagian barat Jalan Lintas Jambi–Kuala Tungkal hingga titik simpul batas Tanjab Barat–Tanjab Timur–Muaro Jambi. Segmen tersebut di tegaskan bukan merupakan bagian dari segmen batas yang saat ini menjadi pokok permasalahan.
Setelah melalui diskusi panjang dan pertukaran pandangan antar pihak yang belum menghasilkan kesepakatan final, kedua kabupaten akhirnya sepakat untuk menyerahkan penyelesaian penegasan batas daerah tersebut kepada TPBD Pusat.
Kesepakatan ini merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 141 Tahun 2017, serta berlandaskan pada dokumentasi historis, pelacakan, dan penegasan batas wilayah yang telah di lakukan sebelumnya.
Dengan di serahkannya penyelesaian kepada TPBD Pusat, di harapkan penegasan batas wilayah antara Kabupaten Tanjab Barat dan Kabupaten Tanjab Timur dapat segera di selesaikan secara objektif, komprehensif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
