Jambi, http://Eksisjambi.c9m – Gubernur Jambi, Al Haris, mengakui kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat memberikan dampak terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Jambi tetap mendukung langkah pemerintah pusat yang dinilai sebagai bagian dari upaya menjalankan program-program strategis nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Al Haris saat menanggapi berbagai aksi demonstrasi yang belakangan muncul terkait kebijakan efisiensi anggaran serta sejumlah program pemerintah pusat.
Menurut Al Haris, pemerintah daerah memahami kebijakan yang diambil pemerintah pusat sebagai langkah untuk memastikan pelaksanaan berbagai program prioritas nasional berjalan sesuai target. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut turut memengaruhi kapasitas fiskal daerah dalam melaksanakan pembangunan.
“Pemerintah daerah memahami kebijakan pemerintah pusat dalam rangka menjalankan program-program strategis nasional. Namun, tentu ada dampak yang dirasakan daerah dalam pelaksanaan pembangunan,” ujarnya.
Al Haris menjelaskan, salah satu dampak yang dirasakan adalah adanya penundaan penyaluran anggaran ke daerah serta belum tersalurkannya sebagian Dana Bagi Hasil (DBH). Kondisi tersebut menyebabkan ruang fiskal pemerintah daerah menjadi lebih terbatas.
Menurutnya, keterlambatan penyaluran anggaran tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
“Ketika penyaluran anggaran mengalami penundaan dan DBH belum sepenuhnya tersalurkan, tentu akan berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam melaksanakan program pembangunan yang telah dirancang,” katanya.
Al Haris menilai keterbatasan anggaran juga berdampak pada kemampuan pemerintah kabupaten dan kota dalam mengembangkan wilayahnya masing-masing. Selain itu, kepala daerah juga menghadapi tantangan untuk menghadirkan berbagai inovasi pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi daerah akibat keterbatasan sumber pembiayaan.
Meski menghadapi berbagai tantangan tersebut, Al Haris menegaskan pemerintah daerah tetap berupaya memaksimalkan anggaran yang tersedia agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
Terkait pengalihan anggaran dalam jumlah besar untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Al Haris mengakui kebijakan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Namun, ia menegaskan tetap menghormati dan mendukung program yang menjadi salah satu prioritas Presiden tersebut.
Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis memiliki tujuan yang sangat baik, terutama untuk membantu anak-anak yang mengalami kekurangan gizi agar mendapatkan asupan makanan yang lebih layak dan berkualitas.
“Program ini memiliki tujuan mulia untuk membantu anak-anak yang kekurangan gizi. Yang perlu dilakukan adalah membenahi tata kelola dan pelaksanaannya agar manfaatnya benar-benar dirasakan secara optimal oleh masyarakat,” ungkapnya.
Al Haris berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat sehingga pelaksanaan program prioritas nasional dapat berjalan beriringan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Dengan demikian, target peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai tanpa menghambat agenda pembangunan di daerah.**
