DPRD Kota Sungai Penuh menggelar Rapat Paripurna II Masa Persidangan I dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

DPRD Tanjab Timur mulai membahas KUA-PPAS Perubahan APBD 2026. Belanja daerah naik Rp41,85 miliar, sementara SILPA melonjak menjadi Rp81,82 miliar, memicu sorotan terhadap transparansi anggaran dan efektivitas penggunaan dana publik.

DPRD Kota Sungai Penuh menggelar rapat kerja membahas laporan hasil pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 sebagai dasar penyusunan APBD yang efektif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.

Gubernur Jambi Al Haris mengakui kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat berdampak pada pembangunan daerah akibat penundaan anggaran dan DBH, namun tetap mendukung Program Makan Bergizi Gratis.

Pemerintah pusat mulai serius menangani persoalan PPPK. Menteri PANRB Rini Widyantini bersama Menteri Keuangan dan Mendagri menggelar rapat koordinasi untuk memastikan kepastian kerja, pembayaran gaji, dan penataan PPPK di daerah.

TPP ASN Pemerintah Provinsi Jambi periode Januari–Maret 2026 belum cair akibat kendala administratif di pusat. Pemprov memastikan anggaran tersedia dan pencairan menunggu persetujuan resmi.

Pemerintah Provinsi Jambi mengalokasikan Rp40,7 miliar untuk mendukung kelancaran ibadah haji 2026. Gubernur Al Haris memastikan kesiapan teknis dan pelayanan jemaah hampir rampung.

Kekhawatiran pemecatan massal PPPK meningkat akibat kebijakan efisiensi anggaran daerah. DPR RI minta pemerintah tunda pembatasan belanja pegawai dalam UU HKPD untuk cegah dampak sosial.

Jika tidak di kelola dengan baik, kebijakan ini di khawatirkan memicu keresahan yang lebih luas, mengingat jumlah PPPK di Indonesia cukup besar dan tersebar di berbagai daerah. Pemerintah pusat pun didorong untuk memberikan pedoman yang lebih tegas agar tidak terjadi perbedaan kebijakan antar daerah yang berujung pada ketidakadilan bagi PPPK.