Kamis, 19 Nov 2026 - 15:31 WIB
“Sambal pihek bukan sekadar makanan tradisional, tetapi merupakan warisan budaya masyarakat Kerinci yang membawa nilai sejarah, identiti, dan hubungan kekeluargaan yang terus dipelihara oleh generasi penerus, termasuk masyarakat Kerinci yang berada di perantauan.”
Kamis, 19 Nov 2026 - 13:43 WIB
“Pembahasan RUU Perampasan Aset telah melalui proses penelitian, penelaahan, evaluasi, serta partisipasi publik yang bermakna agar tidak terjadi tumpang tindih dengan regulasi lain. Pengawalan terhadap implementasi undang-undang ini menjadi hal penting agar berjalan efektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum.”
Kamis, 19 Nov 2026 - 08:10 WIB
“Masjid Agung Pondok Tinggi bukan sekadar tempat ibadah, tetapi juga mahakarya arsitektur tradisional Kerinci yang membuktikan kecanggihan teknik bangunan leluhur tanpa menggunakan paku dan tetap kokoh selama lebih dari 150 tahun.”
Rabu, 18 Nov 2026 - 16:43 WIB
“Melalui kerja sama ini, kita berharap dapat saling mendukung dan bersinergi dalam mengembangkan potensi daerah, baik di bidang pelayanan publik, pembangunan maupun sektor lainnya. Kita ingin kolaborasi ini memberikan dampak nyata dan manfaat besar bagi masyarakat.”
— Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, S.H.
Selasa, 17 Nov 2026 - 19:38 WIB
“Kerusakan penahan tebing dan meluapnya Sungai Batang Marao harus segera ditangani. Kami meminta BBWS Jambi mempercepat pembangunan penahan tebing serta normalisasi sungai agar banjir tidak kembali terjadi,” ujar Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, S.H.
Kamis, 19 Nov 2026 - 15:31 WIB
Kamis, 19 Nov 2026 - 13:43 WIB
Kamis, 19 Nov 2026 - 08:10 WIB
Rabu, 18 Nov 2026 - 16:43 WIB
Selasa, 17 Nov 2026 - 19:38 WIB
anggaran daerah

Daerah | Kamis, 17 Sep 2026 - 10:32 WIB
Kamis, 17 Sep 2026 - 10:32 WIB
DPRD Kota Sungai Penuh menggelar Rapat Paripurna II Masa Persidangan I dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Daerah | Rabu, 26 Agu 2026 - 14:46 WIB
Rabu, 26 Agu 2026 - 14:46 WIB
DPRD Tanjab Timur mulai membahas KUA-PPAS Perubahan APBD 2026. Belanja daerah naik Rp41,85 miliar, sementara SILPA melonjak menjadi Rp81,82 miliar, memicu sorotan terhadap transparansi anggaran dan efektivitas penggunaan dana publik.

Daerah | Rabu, 12 Agu 2026 - 11:52 WIB
Rabu, 12 Agu 2026 - 11:52 WIB
DPRD Kota Sungai Penuh menggelar rapat kerja membahas laporan hasil pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 sebagai dasar penyusunan APBD yang efektif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.

Daerah | Senin, 22 Jun 2026 - 21:12 WIB
Senin, 22 Jun 2026 - 21:12 WIB
Gubernur Jambi Al Haris mengakui kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat berdampak pada pembangunan daerah akibat penundaan anggaran dan DBH, namun tetap mendukung Program Makan Bergizi Gratis.

Daerah | Sabtu, 9 Mei 2026 - 12:11 WIB
Sabtu, 9 Mei 2026 - 12:11 WIB
Pemerintah pusat mulai serius menangani persoalan PPPK. Menteri PANRB Rini Widyantini bersama Menteri Keuangan dan Mendagri menggelar rapat koordinasi untuk memastikan kepastian kerja, pembayaran gaji, dan penataan PPPK di daerah.

Daerah | Kamis, 16 Apr 2026 - 15:49 WIB
Kamis, 16 Apr 2026 - 15:49 WIB
TPP ASN Pemerintah Provinsi Jambi periode Januari–Maret 2026 belum cair akibat kendala administratif di pusat. Pemprov memastikan anggaran tersedia dan pencairan menunggu persetujuan resmi.

Daerah | Kamis, 9 Apr 2026 - 17:58 WIB
Kamis, 9 Apr 2026 - 17:58 WIB
Pemerintah Provinsi Jambi mengalokasikan Rp40,7 miliar untuk mendukung kelancaran ibadah haji 2026. Gubernur Al Haris memastikan kesiapan teknis dan pelayanan jemaah hampir rampung.

Daerah | Kamis, 26 Mar 2026 - 19:45 WIB
Kamis, 26 Mar 2026 - 19:45 WIB
Kekhawatiran pemecatan massal PPPK meningkat akibat kebijakan efisiensi anggaran daerah. DPR RI minta pemerintah tunda pembatasan belanja pegawai dalam UU HKPD untuk cegah dampak sosial.

Daerah | Minggu, 18 Jan 2026 - 08:48 WIB
Minggu, 18 Jan 2026 - 08:48 WIB
Jika tidak di kelola dengan baik, kebijakan ini di khawatirkan memicu keresahan yang lebih luas, mengingat jumlah PPPK di Indonesia cukup besar dan tersebar di berbagai daerah. Pemerintah pusat pun didorong untuk memberikan pedoman yang lebih tegas agar tidak terjadi perbedaan kebijakan antar daerah yang berujung pada ketidakadilan bagi PPPK.