DPR RI menegaskan efisiensi anggaran tidak boleh berujung pada pemberhentian PPPK. Pemerintah daerah diminta mencari solusi tanpa mengorbankan tenaga kerja.

SE Menteri PANRB No. 3/2026 mengatur pola kerja ASN dengan skema 4 hari WFO dan 1 hari WFH, dorong efisiensi anggaran dan jaga kualitas layanan publik.

Kekhawatiran pemecatan massal PPPK meningkat akibat kebijakan efisiensi anggaran daerah. DPR RI minta pemerintah tunda pembatasan belanja pegawai dalam UU HKPD untuk cegah dampak sosial.

Bupati Tanjabtim Dillah Hich menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat terkait keterlambatan pembangunan akibat efisiensi anggaran saat Safari Ramadan di Masjid Nurul Huda, Kecamatan Geragai.

“Kita ingin bekerja dengan tenang, aman, dan tidak bermasalah secara hukum. Karena itu, tunjuklah orang-orang yang benar-benar mampu, jujur, dan bertanggung jawab,” pesannya.

Ya, hari ini (Kamis, red) ASN yang dinasnya di ramping sudah pindah ke dinas atau unit kerja yang telah di tunjuk oleh BKPSDM,” ujar salah satu ASN Pemkot Sungai Penuh, Kamis (15/1/2026).

Dalam konteks efisiensi fiskal yang digalakkan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah daerah menyesuaikan belanja kegiatan termasuk pemangkasan perjalanan dinas dan biaya tak prioritas hingga 50% sesuai arahan nasional.

“Atas nama PSTK Tanah Kampung, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wali Kota Alfin, Wakil Wali Kota Azhar Hamzah, dan Sekda Alpian Pian beserta seluruh SKPD yang telah turun langsung dalam kegiatan ini,” ujar Koesnadi, perwakilan masyarakat setempat.