Presiden Prabowo Subianto meresmikan Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) 2025 sepanjang 1.151 km di seluruh Indonesia. Provinsi Jambi mendapatkan 8 ruas jalan dengan total penanganan mencapai 38 km.

Gubernur Jambi Al Haris mengakui kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat berdampak pada pembangunan daerah akibat penundaan anggaran dan DBH, namun tetap mendukung Program Makan Bergizi Gratis.

Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto menyiapkan anggaran Rp300 miliar untuk reaktivasi jalur kereta api Pariaman–Padang Panjang–Singkarak–Solok–Muara Kalaban–Sawahlunto guna meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi Sumbar.

Pemerintah pusat mulai serius menangani persoalan PPPK. Menteri PANRB Rini Widyantini bersama Menteri Keuangan dan Mendagri menggelar rapat koordinasi untuk memastikan kepastian kerja, pembayaran gaji, dan penataan PPPK di daerah.

Wali Kota Sungai Penuh Alfin mengusulkan perbaikan sekolah dan peningkatan mutu pendidikan ke pemerintah pusat melalui kunjungan ke Kemendikdasmen di Jakarta.

Rapat reses DPR RI Dapil Jambi bersama Dinas PUTR Provinsi Jambi membahas usulan prioritas Infrastruktur Jalan Daerah (IJD) serta percepatan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan evakuasi warga di Kota Bitung, Kota Ternate, hingga Pulau Batang Dua menyusul situasi darurat. BNPB, TNI, dan Polri dikerahkan untuk memastikan keselamatan masyarakat terdampak.

JAKARTA,  –  Sebanyak dua pejabat eselon I di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kompak mengundurkan diri dari…

Dengan adanya peninjauan langsung dari PUPR Pusat ini, kami berharap perencanaan pembangunan IPA dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan standar teknis. Ini merupakan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan air minum serta mendukung kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan infrastruktur yang memadai,” ujar Edy.

“Bapak Presiden akan mengumumkan proses pengangkatan PNS ini karena merupakan kebijakan beliau,” ujar Brian dalam keterangannya kepada media.

“Kami membuka ruang partisipasi publik, tetapi semuanya harus jelas, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi adalah kunci agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Presiden.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa alih status PPPK ke PNS bukanlah sesuatu yang mustahil untuk di wujudkan. Segalanya sangat bergantung pada arah kebijakan pemerintah ke depan, khususnya keputusan politik yang akan di ambil oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Tidak ada istilah libur untuk urusan kemanusiaan. Semua kementerian dan lembaga terkait tetap siaga dan menjalankan tugas masing-masing demi memastikan penanganan berjalan optimal,” tegasnya.

Berdasarkan data BNPB periode 2015–2024, tercatat 70 kabupaten/kota memiliki risiko hidrologi tinggi. Dari jumlah tersebut, 12 daerah masuk kategori Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tinggi dan 58 daerah kategori sedang, dengan tingkat kemampuan fiskal yang beragam.

‘’Ini merupakan kehormatan besar bagi masyarakat Kabupaten Merangin. Kehadiran Menko Pangan RI pada rapat paripurna HUT ke-76 ini, menunjukkan sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat,’’ujar Bupati.