Tanjab Timur,http://Eksisjambi.com – Paripurna yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam agenda penyampaian umum fraksi – fraksi terkait infrastruktur hingga Silpa Rp 80 miliar menjadi sorotan lima fraksi tersebut terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025. Rabu (1/4/2026).
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Tanjabtim tersebut dipimpin oleh Asniba, A.Md., bersama Wakil Ketua II Hj. Siti Aminah, SE., serta dihadiri Wakil Bupati Muslimin Tanja, unsur Forkopimda, kepala OPD, dan undangan lainnya.
Lima fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum yang berisi apresiasi, catatan kritis, hingga sejumlah pertanyaan strategis terhadap kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun 2025.
Fraksi PAN Apresiasi Program, Soroti Infrastruktur dan SILPA
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan apresiasi atas upaya pemerintah daerah dalam menjalankan visi misi “MERATA” yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029. Namun, fraksi ini menyoroti masih banyaknya infrastruktur jalan penghubung antar desa yang rusak serta belum meratanya akses listrik dan air bersih.
Selain itu, pengelolaan sampah dinilai masih menjadi persoalan yang belum tertangani optimal. PAN juga menyoroti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2025 sebesar Rp80,9 miliar yang dinilai harus diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Fraksi PAN turut mempertanyakan perubahan spesifikasi pengadaan kapal dari 10 GT menjadi 16 GT serta menekankan konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan program yang telah disepakati bersama DPRD.
Fraksi Demokrasi Keadilan Tekankan Pemerataan dan Perencanaan Berbasis Data
Fraksi Demokrasi Keadilan (gabungan PDI Perjuangan dan PKS) mengapresiasi kinerja pemerintah daerah, namun menekankan pentingnya pemerataan manfaat pembangunan.
Fraksi ini mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), optimalisasi sumber pembiayaan non-APBD, serta perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data. Selain itu, percepatan realisasi program prioritas seperti pembangunan jalan, drainase, dan penyediaan air bersih juga menjadi perhatian utama.
Fraksi Golkar Ingatkan Janji Kampanye “MERATA”
Fraksi Golkar menegaskan pentingnya realisasi program-program yang telah dijanjikan dalam visi misi “MERATA”, seperti insentif RT sebesar Rp1 juta per bulan, pengadaan kapal 10 GT, pembangunan tanggul, serta layanan berobat gratis.
Golkar juga meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar tidak berdampak pada tata kelola keuangan daerah.
Fraksi Gerindra Soroti Realisasi Anggaran dan Kinerja OPD
Fraksi Gerindra memberikan apresiasi atas tingginya realisasi anggaran, baik belanja operasional sebesar 93,53 persen maupun belanja modal sebesar 96,58 persen. Namun, fraksi Gerindra meminta penjelasan rinci terkait penggunaan anggaran tersebut dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Gerindra juga menyoroti tingginya SILPA, mempertanyakan realisasi janji kampanye, serta meminta penjelasan terkait persoalan layanan Bank Jambi yang sempat meresahkan masyarakat.
Selain itu, Gerindra mendorong dukungan terhadap program nasional, termasuk program Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan koperasi desa dan program makan bergizi gratis.
Fraksi NasDem Pertanyakan Data dan Dorong Penanganan Kemiskinan.
Fraksi Partai NasDem menyoroti adanya kesamaan nominal antara pendapatan transfer dan realisasi belanja daerah sebesar Rp1,09 triliun, yang dinilai perlu klarifikasi karena dinilai janggal.
NasDem juga meminta penjelasan terkait capaian penurunan kemiskinan ekstrem, progres pengembangan Pelabuhan Muara Sabak, serta implementasi kebijakan efisiensi anggaran sesuai instruksi presiden.
Menuju Pembahasan Lanjutan
Secara umum, seluruh fraksi sepakat agar LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 dapat dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya, dengan catatan berbagai masukan dan evaluasi yang telah disampaikan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah serta mendorong pembangunan yang lebih merata dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. (Mul).
