Oleh: Prof. Dr. H. Haryadi, S.E., M.M.S.
http://Eksisjambi.com– Guru Besar Ekonomi Universitas Jambi / Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Jambi / Tenaga Ahli Gubernur Jambi
Kabut Asap Bukan Sekadar Masalah Lingkungan
Udara bersih selama ini sering dianggap sebagai anugerah alam yang tersedia tanpa biaya. Namun, ketika kabut asap menyelimuti Jambi, masyarakat mulai merasakan bahwa udara bersih memiliki nilai yang sangat besar.
Masker harus dibeli, pemeriksaan kesehatan meningkat, aktivitas luar ruangan dibatasi, hingga anak-anak harus belajar dari rumah. Pada kondisi tersebut, pencemaran udara tidak lagi hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi telah berubah menjadi persoalan kesehatan masyarakat, pendidikan, produktivitas ekonomi, ketimpangan sosial, dan keberlanjutan pembangunan.
Momentum Hari Udara Bersih Internasional untuk Langit Biru yang diperingati setiap 7 September menjadi pengingat penting bagi Jambi untuk melihat kembali persoalan kualitas udara secara lebih serius.
Berdasarkan pemantauan kualitas udara BMKG pada 4 September 2026 pukul 08.00 WIB, konsentrasi partikulat halus PM₂.₅ di Kota Jambi tercatat mencapai 245,1 mikrogram per meter kubik, sedangkan Kabupaten Muaro Jambi berada pada angka 232,5 mikrogram per meter kubik.
Kedua wilayah tersebut masuk kategori sangat tidak sehat. Angka tersebut bukan hanya sekadar indikator pada layar pemantauan, tetapi merupakan peringatan bahwa udara yang dihirup masyarakat membawa risiko nyata terhadap kesehatan.
Kabut Asap Mengganggu Hak Anak untuk Belajar
Dampak kabut asap tidak hanya dirasakan oleh sektor kesehatan, tetapi juga dunia pendidikan.
Pemerintah Kota Jambi mengambil langkah dengan mengalihkan kegiatan belajar mengajar ke sistem pembelajaran jarak jauh sebagai bentuk perlindungan terhadap peserta didik. Kebijakan tersebut merupakan langkah darurat yang diperlukan karena anak-anak termasuk kelompok yang rentan terhadap paparan polusi udara.
Namun, keputusan tersebut juga menunjukkan bahwa kabut asap telah memberikan dampak langsung terhadap pembangunan manusia.
Ketika sekolah harus ditutup atau pembelajaran dialihkan karena kualitas udara buruk, anak-anak kehilangan sebagian kesempatan untuk belajar secara optimal, berinteraksi dengan lingkungan sosial, serta tumbuh dalam kondisi yang sehat.
Tidak semua keluarga memiliki fasilitas yang sama dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh. Perbedaan akses terhadap perangkat digital, jaringan internet, ruang belajar, dan pendampingan orang tua dapat memperbesar kesenjangan pendidikan.
Jika gangguan seperti ini terus berulang, kehilangan waktu belajar dapat berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia Jambi di masa depan.
Kerja Keras Penanganan Karhutla Patut Diapresiasi
Pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah kabupaten/kota terus melakukan berbagai langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Upaya tersebut meliputi pengawasan kawasan rawan kebakaran, patroli pencegahan, larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, pembentukan Satgas Karhutla, pemadaman darat dan udara, hingga operasi modifikasi cuaca.
Penanganan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, perusahaan, pemerintah desa, Masyarakat Peduli Api, hingga para relawan.
Perjuangan para petugas di lapangan patut mendapat penghargaan. Mereka harus menghadapi medan sulit, keterbatasan sumber air, serta karakteristik kebakaran gambut yang dapat bertahan lama di bawah permukaan tanah.
Pemadaman tidak berhenti ketika api terlihat padam. Proses pendinginan harus terus dilakukan agar api tidak kembali muncul.
Pada Agustus 2026, Satgas Karhutla Jambi menangani kebakaran sekitar 50 hektare di kawasan Air Merah, Kabupaten Muaro Jambi. Di tengah kondisi cuaca panas dan kering, upaya tersebut merupakan kerja kemanusiaan yang membutuhkan ketangguhan dan kolaborasi.
Dari Pemadaman Menuju Pencegahan
Namun, keberhasilan memadamkan api tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan penanganan karhutla.
Pertanyaan penting yang harus dijawab bersama bukan hanya seberapa cepat api dipadamkan, tetapi mengapa kebakaran terus berulang setiap tahun.
Jika energi, anggaran, dan sumber daya lebih banyak digunakan setelah api membesar, maka penanganan akan terus berada dalam siklus yang sama: kebakaran, pemadaman, pendinginan, pemulihan, kemudian kembali menghadapi kebakaran berikutnya.
Keberhasilan sejati seharusnya diukur dari seberapa luas wilayah yang berhasil dijaga agar tidak terbakar.
Kabut Asap Memiliki Biaya Ekonomi yang Besar
Dampak kabut asap juga memiliki konsekuensi ekonomi yang sering tidak terlihat secara langsung.
Biaya tersebut muncul dalam berbagai bentuk, seperti:
meningkatnya pengeluaran kesehatan masyarakat,
pembelian masker dan perlengkapan perlindungan,
hilangnya jam kerja,
menurunnya produktivitas,
gangguan perdagangan,
berkurangnya omzet UMKM,
serta terganggunya aktivitas transportasi.
Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sering menjadi pihak yang paling terdampak.
Pedagang kaki lima, petani, pengemudi transportasi, dan pekerja harian tidak selalu memiliki pilihan untuk menghentikan aktivitas ketika udara memburuk.
Mereka berada dalam pilihan sulit: menjaga kesehatan atau mempertahankan pendapatan.
Karena itu, kabut asap juga dapat memperlebar ketimpangan sosial apabila tidak ditangani secara menyeluruh.
Lima Strategi Memperkuat Pencegahan Karhutla
Tidak ada solusi tunggal yang dapat menyelesaikan persoalan kabut asap dalam waktu singkat. Namun, pengalaman yang terus berulang memberikan sejumlah pelajaran penting.
1. Memperkuat Sistem Pencegahan Berbasis Data
Informasi mengenai titik panas, curah hujan, kelembapan, kedalaman gambut, arah angin, tutupan lahan, wilayah konsesi, serta sejarah kebakaran perlu diintegrasikan menjadi sistem risiko karhutla hingga tingkat desa.
Ketika risiko meningkat, langkah seperti patroli, pembasahan gambut, penempatan pompa air, pemeriksaan lapangan, dan kesiapsiagaan dana dapat dilakukan lebih cepat.
Data harus menjadi dasar tindakan, bukan hanya sekadar laporan.
2. Mengutamakan Pembiayaan Pencegahan
Anggaran pencegahan sering kali kalah dibandingkan biaya penanganan setelah bencana terjadi.
Padahal, investasi pencegahan jauh lebih murah dibandingkan biaya pemadaman dan pemulihan.
Dana antisipatif dapat digunakan untuk penyediaan peralatan, patroli, pembasahan gambut, serta penguatan masyarakat dalam membuka lahan tanpa bakar.
3. Melibatkan Masyarakat Sebagai Garda Depan
Sebagian masyarakat masih menggunakan api karena dianggap sebagai cara paling murah dalam membersihkan lahan.
Larangan saja tidak cukup. Harus tersedia alternatif berupa teknologi, peralatan, pendampingan, dan dukungan ekonomi agar masyarakat mampu menerapkan pembukaan lahan tanpa bakar.
Desa yang berhasil menjaga wilayahnya juga layak memperoleh insentif ekologis.
4. Memperkuat Pengawasan Perusahaan
Kesiapan perusahaan dalam menghadapi kebakaran harus dinilai secara nyata, bukan hanya berdasarkan dokumen administrasi.
Evaluasi perlu mencakup:
kesiapan personel,
kondisi peralatan,
ketersediaan sumber air,
pengelolaan kanal,
patroli rutin,
dan kecepatan respons terhadap titik panas.
Transparansi hasil evaluasi dapat meningkatkan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan.
5. Menghitung Kerugian Kabut Asap dalam Pembangunan
Kerugian akibat asap perlu dihitung secara menyeluruh, mulai dari biaya kesehatan, kehilangan hari kerja, kehilangan waktu belajar, penurunan omzet usaha, gangguan transportasi, hingga kerusakan ekosistem.
Tanpa perhitungan tersebut, pencegahan selalu terlihat mahal, padahal biaya akibat kegagalan mencegah jauh lebih besar.
Udara Bersih Harus Menjadi Indikator Pembangunan
Keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi, investasi, pendapatan daerah, dan pembangunan infrastruktur.
Kualitas udara juga harus menjadi indikator kesejahteraan masyarakat.
Jumlah hari dengan udara sehat, penurunan luas kebakaran, pemulihan gambut, serta berkurangnya penyakit akibat asap dapat menjadi ukuran tambahan dalam pembangunan.
Dalam jangka panjang, Jambi dapat mengembangkan konsep PDRB hijau, yaitu pembangunan ekonomi yang memperhitungkan dampak lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.
Menjaga Langit Jambi Tetap Biru
Evaluasi terhadap penanganan karhutla bukan berarti mengabaikan kerja keras pemerintah, aparat, dunia usaha, maupun masyarakat.
Sebaliknya, evaluasi diperlukan agar seluruh pengorbanan yang telah dilakukan menghasilkan perubahan yang lebih permanen.
Tantangan Jambi bukan hanya memadamkan api hari ini, tetapi memastikan api yang sama tidak kembali menyala pada musim berikutnya.
Udara bersih adalah hak masyarakat sekaligus modal pembangunan.
Pertumbuhan ekonomi akan kehilangan makna apabila harus dibayar dengan kesehatan, pendidikan, dan produktivitas masyarakat.
Menjaga langit Jambi tetap biru membutuhkan kolaborasi, teknologi, insentif ekonomi, keterbukaan, serta konsistensi sepanjang tahun.
Dengan langkah bersama tersebut, Jambi dapat membangun ekonomi yang terus tumbuh tanpa mengorbankan kesehatan masyarakat dan masa depan generasi berikutnya.*
