MOROWALI , http://Eksisjambi.com– Sorotan publik terhadap operasional bandara di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, terus menguat. Setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkap bahwa bandara tersebut beroperasi tanpa kehadiran Bea Cukai dan Imigrasi, kini giliran Komisi I DPR RI menyampaikan desakan keras.
Anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh, menilai situasi ini sebagai kelalaian serius yang tak boleh di abaikan. Ia menegaskan bahwa seluruh bandara terlepas dari statusnya harus berada sepenuhnya di bawah kontrol negara.
“Tidak ada bandara yang boleh beroperasi tanpa melibatkan negara. Jika ada bandara yang berjalan sendiri tanpa pengawasan pemerintah, itu sama saja dengan ada negara di dalam negara. Hal seperti itu tidak boleh terjadi,” tegasnya, Selasa (25/11/2025).
Pernyataan keras ini memperkuat kekhawatiran publik setelah Menhan Sjafrie memastikan bahwa fasilitas tersebut benar-benar beroperasi tanpa kehadiran otoritas negara. Temuan itu di dapat saat Menhan meninjau latihan gabungan TNI di kawasan IMIP beberapa hari lalu.
Menurut Oleh Soleh, absennya kontrol negara di bandara strategis seperti IMIP dapat membuka celah besar bagi ancaman keamanan. Potensi penyelundupan barang, keluar masuknya orang tanpa pemeriksaan, hingga aktivitas ilegal lain bisa terjadi tanpa terdeteksi.
“Ini sangat berbahaya. Bandara adalah pintu gerbang negara. Jika negara tidak hadir, itu ancaman langsung terhadap keamanan dan kedaulatan,” tambahnya.
Politisi PKB itu mendesak pemerintah termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, TNI–Polri, hingga otoritas keamanan lainnya untuk melakukan penertiban segera. Langkah hukum dinilai perlu di tempuh jika di temukan adanya pihak yang mengoperasikan fasilitas strategis tanpa izin resmi.
“Ini harus di usut tuntas. Pemerintah tidak boleh ragu menindak siapa pun yang mengoperasikan fasilitas strategis tanpa otoritas negara. Kedaulatan adalah harga mati,” tegasnya.
Komisi I DPR juga akan meminta penjelasan resmi dari kementerian terkait dan mempertimbangkan kunjungan kerja langsung ke Morowali guna memastikan kondisi faktual di lapangan.
Kasus ini menambah sorotan terhadap pentingnya kehadiran negara di kawasan industri strategis, terlebih di tengah dinamika geopolitik yang semakin sensitif.
Pengawasan longgar pada fasilitas transportasi udara di khawatirkan dapat di manfaatkan pihak tertentu yang berpotensi merugikan keamanan nasional.(*)
