Home / Internasional / Nasional / News

Rabu, 26 November 2025 - 15:24 WIB

Komisi I DPR RI Desak Tutup Bandara IMIP, Ini Ancaman Kedaulatan Negara

Bandara IMIP

Bandara IMIP

MOROWALI , http://Eksisjambi.com– Sorotan publik terhadap operasional bandara di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, terus menguat. Setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkap bahwa bandara tersebut beroperasi tanpa kehadiran Bea Cukai dan Imigrasi, kini giliran Komisi I DPR RI menyampaikan desakan keras.

Anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh, menilai situasi ini sebagai kelalaian serius yang tak boleh di abaikan. Ia menegaskan bahwa seluruh bandara terlepas dari statusnya harus berada sepenuhnya di bawah kontrol negara.

 “Tidak ada bandara yang boleh beroperasi tanpa melibatkan negara. Jika ada bandara yang berjalan sendiri tanpa pengawasan pemerintah, itu sama saja dengan ada negara di dalam negara. Hal seperti itu tidak boleh terjadi,” tegasnya, Selasa (25/11/2025).

Baca Juga :  Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 3,5 Kg Kokain oleh WNA Kolombia di Bandara Ngurah Rai

Pernyataan keras ini memperkuat kekhawatiran publik setelah Menhan Sjafrie memastikan bahwa fasilitas tersebut benar-benar beroperasi tanpa kehadiran otoritas negara. Temuan itu di dapat saat Menhan meninjau latihan gabungan TNI di kawasan IMIP beberapa hari lalu.

Menurut Oleh Soleh, absennya kontrol negara di bandara strategis seperti IMIP dapat membuka celah besar bagi ancaman keamanan. Potensi penyelundupan barang, keluar masuknya orang tanpa pemeriksaan, hingga aktivitas ilegal lain bisa terjadi tanpa terdeteksi.

“Ini sangat berbahaya. Bandara adalah pintu gerbang negara. Jika negara tidak hadir, itu ancaman langsung terhadap keamanan dan kedaulatan,” tambahnya.

Politisi PKB itu mendesak pemerintah termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, TNI–Polri, hingga otoritas keamanan lainnya untuk melakukan penertiban segera. Langkah hukum dinilai perlu di tempuh jika di temukan adanya pihak yang mengoperasikan fasilitas strategis tanpa izin resmi.

Baca Juga :  The Fed Kembali Pangkas Suku Bunga, Rupiah Menguat

 “Ini harus di usut tuntas. Pemerintah tidak boleh ragu menindak siapa pun yang mengoperasikan fasilitas strategis tanpa otoritas negara. Kedaulatan adalah harga mati,” tegasnya.

Komisi I DPR juga akan meminta penjelasan resmi dari kementerian terkait dan mempertimbangkan kunjungan kerja langsung ke Morowali guna memastikan kondisi faktual di lapangan.

Kasus ini menambah sorotan terhadap pentingnya kehadiran negara di kawasan industri strategis, terlebih di tengah dinamika geopolitik yang semakin sensitif.

Pengawasan longgar pada fasilitas transportasi udara di khawatirkan dapat di manfaatkan pihak tertentu yang berpotensi merugikan keamanan nasional.(*)

Share :

Baca Juga

Willie Salim Beri Hadiah Mobil

Internasional

Willie Salim Hadiahkan Mobil Listrik untuk Ustaz Derry Sulaiman

Advertorial

Wagub Sani Hadiri Pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia Tahun 2023
Hutama Karya

Daerah

Hutama Karya Teken Kredit Sindikasi Rp13,6 Triliun untuk Pembangunan JTTS Ruas Betung – Tempino -Jambi

Daerah

Fenomena Langit November 2026: Hujan Meteor hingga Okultasi Jupiter, Catat Jadwal Lengkapnya
kode redeem fc mobile

Daerah

Kode Redeem FC Mobile Terbaru Klaim Pemain TOTY, Icon, dan Ribuan Gems
Perkirakan Cuaca BMKG

Daerah

Prospek Cuaca Indonesia Sepekan ke Depan, 16–22 Januari 2026
TMMD

Daerah

Wako Alfin Tutup TMMD ke-126 Kodim 0417/Kerinci

Advertorial

Bimtek PABPDSI Tebo Berkerjasama Dengan Balai Pemerintahan Desa Lampung, Sukses Di Gelar