SUNGAIPENUH- Sejumlah kalangan kecewa dengan beredarnya surat yang diduga adalah kontrak Politik antara Pason Al-Azhar, dengan Partai Koalisi Pengusung.
Menurut salah seorang fungsionaris Partai pengusung yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan, terkait surat tersebut mestinya ada kejelasan dari Partai Koalisi.
“Kita minta Dahkir sebagai ketua Tim koalisi dan Tim koalisi menyatakan bersumpah kalau itu hoax atau palsu”, sebut sumber.
Dia juga menambahkan, tercecernya surat yang diduga kontrak politik antara Paslon Al-Azhar dengan Partai koalisi tentunya sangat meresahkan kalangan Partai dan masyarakat, khususnya masyarakat pendukung.
“Inikan sudah meresahkan, kalau tidak ada api mana mungkin ada asap, jadi sebagai salah seorang fungsionaris Partai, kita minta kejelasan dari ketua Koalisi dan Partai Koalisi”, ungkap sumber.
Andi salah seorang warga kota Sungaipenuh, sangat kecewa dengan beredarnya surat yang diduga adalah kontrak politik ini. Dia meminta kejelasan dari pihak terkait, sehingga masyarakat tidak merasa dibohongi.
“Kalau ini benar, berarti mayarakat sudah dibohongi, wajar kalau mereka mati-matian memperjuangkan kandidat yang mereka usung, karena maunya sudah sangat jelas”, sebut Andi.
Lebih jauh dia menyebutkan, Alfin adalah pendatang baru didunia politik, sehingga dia menghawatirkan bakal jadi bonekanya Parpol dan Timses.
“Beliau inikan pendatang baru, kalau dilihat dari Profile beliau belum pernah terjun kedunia politik, termasuk duduk di Birokrasi. Makanya kita khawatir saja, beliau dijadikan boneka”, tutup Andi, mengkhawatirkan.
Ketua Tim Koalisi Partai Pengusung Al-Azhar, Dahkir Yahya, saat dihubungi media melalui WhatsApp nya, terkesan enggan menjawabnya. Dia menyebutkan, kalau berita bantahan surat kontrak yang beredar tersebut adalah dari pihak partai Koalisi.
“Berita itukan dari kami Tim Koalisi, dikonfirmasi oleh media”, sebut Dakhir melalui WhatsAppnya.
Dahkir juga mengirimkan kutipan salah satu media, tentang stamen Calon Walikota Alfin, yang intinya kalau memang ada kontrak itu, lebih baik dirinya mundur dari pada menandatangani kontrak politik yang isinya tersebut. (*)
