Jakarta,http://Eksisjambi.com – Dalam pandangannya, Deli yang di kenal sebagai wilayah perkebunan dan industri ekstraktif pada masa kolonial menyimpan paradoks mendalam. Di tengah melimpahnya komoditas bernilai tinggi seperti minyak dan batu bara, sebagian besar rakyat justru hidup dalam kondisi tertindas.
Tan Malaka menyoroti bahwa sekitar 60 persen masyarakat kala itu terjerat dalam sistem kuli kontrak tenaga kerja murah yang bekerja di bawah tekanan, dengan upah rendah dan kondisi kerja yang tidak manusiawi. Sistem tersebut, menurutnya, bukan sekadar fenomena ekonomi, melainkan bentuk eksploitasi yang terstruktur.
Ia menggambarkan bagaimana setiap ton sumber daya yang di angkat dari bumi justru tidak membawa kesejahteraan bagi rakyat lokal. Sebaliknya, kekayaan tersebut mengalir ke tangan pemilik modal dan elite, baik dari kalangan kolonial maupun kelompok yang berkolaborasi dengan kekuasaan.
“Ini adalah pertentangan tajam antara modal dan tenaga kerja,” tulis Tan Malaka dalam berbagai refleksinya, menegaskan adanya konflik kepentingan yang inheren dalam sistem ekonomi kapitalistik yang tidak berkeadilan.
Lebih jauh, ia menolak anggapan bahwa kemiskinan merupakan takdir atau kutukan. Menurutnya, kemiskinan adalah hasil dari sistem yang sengaja di bangun untuk mempertahankan ketimpangan. Dalam kerangka ini, kekayaan rakyat tidak hilang, melainkan berpindah tangan melalui berbagai mekanisme mulai dari kebijakan ekonomi yang timpang, sistem perpajakan yang menekan, hingga praktik upah rendah yang bersifat struktural.
Pemikiran tersebut di nilai masih relevan hingga saat ini, terutama dalam melihat fenomena ketimpangan ekonomi di negara-negara kaya sumber daya. Banyak pengamat menilai bahwa pola eksploitasi yang di kritik Tan Malaka tetap berulang dalam bentuk baru, termasuk melalui dominasi korporasi besar dan oligarki ekonomi.
Pandangan kritis Tan Malaka menjadi pengingat bahwa kekayaan alam tidak otomatis menjamin kesejahteraan rakyat. Tanpa sistem yang adil dan berpihak pada pekerja, sumber daya justru berpotensi menjadi alat pemiskinan massal sebuah ironi yang terus menjadi tantangan dalam pembangunan ekonomi modern.**
