Jakarta, http://Eksisjambi.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan praktik pencurian sumber daya laut oleh kapal asing di perairan Indonesia tidak boleh lagi terjadi. Pemerintah, kata dia, akan mengambil langkah tegas untuk menegakkan kedaulatan laut Indonesia.
Pernyataan tersebut di sampaikan Prabowo saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, Rabu (20/5/2026).
Menurut Prabowo, setiap malam terdapat puluhan ribu kapal berbendera asing yang mengambil kekayaan laut Indonesia secara ilegal.
“Bumi dan air kita sangat luas, tiap malam puluhan ribu kapal berbendera asing mengambil kekayaan kita secara ilegal, secara tidak sah harus kita tegakkan kedaulatan kita di lautan kita sendiri,” ujar Prabowo.
Presiden menegaskan, amanat para pendiri bangsa dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengharuskan seluruh kekayaan alam Indonesia di manfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
Ia menilai hasil kekayaan laut dan sumber daya alam harus benar-benar di rasakan oleh masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional.
“Kita ingin petani-petani kita tersenyum karena mendapat nilai yang sewajarnya, hasil panen yang melimpah, mendapat nilai cukup tinggi. Kita ingin nelayan-nelayan kita yang mempertaruhkan nyawa untuk menghasilkan protein untuk rakyat kita pergi ke laut dengan perlengkapan yang baik, yang aman dan mendapat hasil tangkapan yang bernilai tinggi,” katanya.
Dalam pidatonya, Prabowo juga memaparkan sejumlah rencana pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di berbagai daerah Indonesia.
Pemerintah, lanjut dia, akan membangun instalasi pembuatan es batu di setiap kampung nelayan guna menjaga kualitas hasil tangkapan ikan. Selain itu, pemerintah juga berencana membangun SPBU khusus nelayan untuk mempermudah akses bahan bakar bagi kapal-kapal nelayan tradisional.
Program tersebut di nilai menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat sektor kelautan dan perikanan nasional sekaligus menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia di wilayah perairan.**
