KPK mendalami dugaan aliran dana Rp30 miliar kepada pegawai Bea Cukai dalam kasus suap impor barang. Fakta tersebut terungkap dalam persidangan terdakwa John Field.

Kejagung menerbitkan surat edaran untuk menegaskan auditor kerugian negara tidak hanya BPK menyusul tafsir Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026.

Presiden Prabowo menyaksikan penyerahan denda Rp10,27 triliun dan 2,37 juta hektare lahan hutan kepada negara di Kejaksaan Agung, Jakarta.

Kejaksaan Negeri Palembang bersama Kejaksaan Agung menyita dua aset milik terpidana korupsi Muddai Madang di Jakarta Selatan terkait kasus PDPDE dan dana hibah Masjid Sriwijaya.

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan Rp11,4 triliun hasil sitaan negara oleh Kejaksaan Agung. Dana tersebut berasal dari sektor kehutanan, PNBP korupsi, dan pajak.

Pemerintah telah membuktikan komitmen tersebut melalui langkah nyata antara lain, memastikan ketersediaan pupuk terjangkau bagi petani dan swasembada beras”ujarnya

“Di luar penanganan perkara, KPK mendorong pemulihan aset melalui koordinasi dan supervisi dengan pemda. Sepanjang 2025, KPK berhasil menyelamatkan aset daerah mencapai Rp122,10 triliun,” ujar Setyo Budiyanto dalam rapat tersebut.

uang tunai senilai ratusan juta rupiah turut di amankan KPK sebagai barang bukti dalam OTT tersebut. Uang itu di duga berkaitan dengan perkara yang tengah di tangani lembaga antirasuah.

Budi menegaskan, sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum dari sepuluh orang yang diamankan, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak.

Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, tersangka HB dan S kini telah ditahan di Cabang Rutan Kelas I Surabaya di Kejati Jatim. Penetapan keduanya menambah panjang daftar tersangka dalam kasus ini, sehingga total menjadi lima orang tersangka.

“Kami hanya dapat memproses pemberhentian ASN setelah pengadilan menetapkan keputusan inkrah. Langkah ini menunjukkan komitmen kami dalam menegakkan disiplin ASN,” ujar Nina, Rabu (12/11/2025).

Untuk kepentingan pembuktian perkara, keempat tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak 10 November 2025 hingga 29 November 2025, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (T-7) yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

KPK, Korupsi, Bupati Ponorogo, OTT, Pemerintah Daerah, Antikorupsi, Ponorogo, Hukum, Indonesia

AW meminta setoran sebesar 5 persen dari proyek di lingkungan Dinas PUPR-PKPP. Komunikasi di antara mereka menggunakan istilah sandi ‘7 Batang’,” ungkap Johanis dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

“KPK mengimbau seluruh kepala daerah agar tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Integritas dan transparansi harus menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan,” tegas Budi.