JAKARTA,http://Eksisjambi.com – Kekhawatiran meluas di kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) seiring potensi terjadinya pemecatan massal akibat kebijakan efisiensi anggaran di daerah. Sejumlah pemerintah daerah kini mulai menghitung ulang kemampuan fiskal mereka, yang di khawatirkan berdampak langsung terhadap keberlanjutan tenaga PPPK.
Kondisi ini memicu keresahan di berbagai wilayah, terutama di daerah dengan kapasitas fiskal terbatas. Evaluasi anggaran yang di lakukan pemerintah daerah berpotensi berujung pada langkah-langkah pengurangan beban belanja pegawai, termasuk opsi pemutusan kontrak PPPK.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Giri Ramanda Kiemas, menyoroti situasi tersebut dan mendesak pemerintah pusat agar mengambil langkah antisipatif. Ia meminta agar penerapan pembatasan belanja pegawai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 di tunda sementara.
Menurut Giri, penundaan kebijakan tersebut penting untuk memberikan ruang bagi pemerintah daerah menyesuaikan struktur anggaran tanpa harus mengambil kebijakan ekstrem seperti pemutusan kontrak dalam jumlah besar.
“Jika di paksakan dalam kondisi fiskal daerah yang belum siap, kebijakan ini bisa berdampak serius, termasuk gelombang pemecatan PPPK yang berujung pada persoalan sosial baru,” ujarnya.
Tekanan terhadap anggaran daerah di perkirakan akan semakin berat menjelang tahun 2027, saat batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen mulai di berlakukan secara penuh. Saat ini, banyak daerah tercatat telah mengalokasikan lebih dari 40 persen anggaran mereka untuk belanja pegawai, terutama di wilayah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih rendah.
Situasi ini menempatkan pemerintah daerah dalam dilema antara memenuhi regulasi fiskal dan menjaga stabilitas tenaga kerja, khususnya PPPK yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik di berbagai sektor.
Sebagai solusi, Giri mengusulkan sejumlah opsi kebijakan. Selain penundaan aturan, ia juga mendorong langkah efisiensi melalui penyesuaian skema gaji dan jam kerja, serta membuka kemungkinan pengalihan sebagian beban gaji PPPK ke pemerintah pusat.
Ia menegaskan bahwa tanpa langkah antisipatif yang matang, kebijakan pembatasan belanja pegawai berpotensi menimbulkan efek domino, tidak hanya terhadap tenaga kerja, tetapi juga stabilitas sosial dan kualitas layanan publik di daerah.
Pemerintah pusat di harapkan segera merespons kekhawatiran ini dengan kebijakan yang adaptif dan berimbang, agar reformasi fiskal tetap berjalan tanpa mengorbankan keberlangsungan tenaga kerja PPPK di seluruh Indonesia.**
