Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan Nota Keuangan RAPBD 2027 dengan target pendapatan Rp3,95 triliun serta meminta seluruh OPD berinovasi dan fokus pada program yang berdampak bagi masyarakat.

DPRD Provinsi Jambi menyoroti minimnya anggaran pembangunan dan keterwakilan putra daerah Kerinci. Anggota DPRD Dr. Eminnudin meminta Pemprov Jambi mengevaluasi pemerataan pembangunan.

Dinas PUTR Provinsi Jambi menjelaskan pengadaan tanah tahun 2024. Selisih antara pagu anggaran dan nilai ganti rugi lahan ditegaskan bukan penyimpangan, melainkan hasil penilaian appraisal sesuai aturan.

Tenaga Ahli Gubernur Jambi Syahrasaddin memaparkan strategi pemerintah daerah menghadapi efisiensi anggaran pusat melalui penguatan PAD, hilirisasi, KPBU, CSR, pariwisata, dan reformasi birokrasi.

Pertumbuhan ekonomi Jambi Triwulan I 2026 mencapai 4,33 persen. Namun perlambatan ekonomi mulai terlihat akibat ketergantungan komoditas dan lemahnya diversifikasi sektor usaha.

TPP ASN Pemerintah Provinsi Jambi periode Januari–Maret 2026 belum cair akibat kendala administratif di pusat. Pemprov memastikan anggaran tersedia dan pencairan menunggu persetujuan resmi.

Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap LKPJ 2025, menegaskan penguatan fiskal, pelayanan publik, serta capaian sektor kesehatan dan pendidikan

Provinsi Jambi berpeluang membalik situasi ini dari daerah “BERGANTUNG” menjadi daerah yang “MANDIRI”, dari defisit menjadi anggaran seimbang dan pro-pertumbuhan. Mari bersama mendukung upaya perbaikan demi Jambi yang lebih kuat dan MANTAP BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN 2030.