JAMBI,http://Eksisjambi.com – Gubernur Jambi, Al Haris, menyampaikan jawaban resmi Pemerintah Provinsi Jambi atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Jambi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Penyampaian tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Rabu (8/4/2026).
Dalam pidatonya, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa berbagai capaian pembangunan sepanjang 2025 merupakan hasil kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Ia juga menyebutkan bahwa capaian tersebut menjadi bahan evaluasi strategis untuk memperkuat kinerja pemerintahan ke depan.
Di sektor kesehatan, tingkat keberhasilan pengobatan TBC di Provinsi Jambi mencapai 87 persen dari target 90 persen, menempatkan Jambi pada peringkat ke-9 secara nasional. Untuk meningkatkan capaian tersebut, pemerintah terus mendorong percepatan melalui pembentukan Tim Eliminasi TBC serta optimalisasi penggunaan Tes Cepat Molekuler di fasilitas kesehatan.
Sementara itu, eliminasi malaria menunjukkan progres signifikan. Sebanyak 8 dari 11 kabupaten/kota atau 72,72 persen wilayah telah dinyatakan bebas malaria. Tiga daerah lainnya, yakni Batang Hari, Sarolangun, dan Merangin, masih dalam tahap percepatan melalui penguatan surveilans dan intervensi berbasis wilayah.
Prevalensi ibu hamil dengan Kurang Energi Kronis (KEK) juga mengalami penurunan dari 10,3 persen pada triwulan III menjadi 9,6 persen pada triwulan IV 2025, melampaui target nasional sebesar 9,7 persen. Namun, angka stunting meningkat menjadi 17,1 persen, meski masih di bawah rata-rata nasional sebesar 19,8 persen. Pemerintah berkomitmen memperkuat intervensi gizi dan kesehatan ibu-anak pada 2026.
Pelayanan di RSUD Raden Mattaher sebagai rumah sakit rujukan tipe B pendidikan juga terus dibenahi. Permasalahan ketersediaan tempat tidur telah teratasi, sementara kewajiban keuangan sebesar Rp122,38 miliar per 31 Desember 2025 akan diselesaikan secara bertahap melalui skema cicilan Rp5 miliar per bulan pada 2026.
Di sektor pendidikan, realisasi anggaran 2025 mencapai 95,47 persen secara keuangan dan 99,79 persen secara fisik. Mandatory spending pendidikan tercatat sebesar 33 persen, melampaui batas minimal yang ditetapkan.
Penyerapan lulusan SMK meningkat menjadi 86,86 persen, naik 5,26 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh kebijakan link and match antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri, khususnya sektor perkebunan, manufaktur, dan pariwisata.
Pemerintah juga menyalurkan beasiswa kepada 446 mahasiswa jenjang S1, S2, dan S3 serta dosen, serta bantuan pendidikan kepada 4.800 siswa SMA/SMK/SLB. Selain itu, sebanyak 40.762 anak dalam kategori Angka Tidak Sekolah (ATS) menjadi fokus intervensi lanjutan melalui program afirmasi pada 2026.
Dalam pendidikan inklusif, tercatat 71 satuan pendidikan melayani 105 siswa inklusi. Akses internet juga telah menjangkau 100 persen SMA dan SMK di Provinsi Jambi, meskipun peningkatan kualitas jaringan masih menjadi perhatian.
Gubernur Al Haris menegaskan arah pembangunan Jambi sebagai penyangga bioindustri dan ketahanan energi di Sumatra, sebagaimana tertuang dalam RPJPN dan RPJPD 2025–2045. Fokus pembangunan diarahkan pada hilirisasi dan diversifikasi ekonomi guna mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif.
Penanganan Jalan Padang Lamo di Kabupaten Tebo telah dilakukan secara bertahap sejak Februari 2026, dengan dukungan skema Inpres Jalan Daerah untuk mengatasi keterbatasan fiskal.
Di sektor pertambangan, dari 86 perusahaan berizin, sebanyak 31 perusahaan aktif berproduksi pada 2025. Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) minerba mencapai 100 persen dari target APBD, terdiri dari Rp6,11 miliar iuran tetap dan Rp105,96 miliar iuran produksi.
Pembangunan jalan khusus batubara oleh PT Inti Bangun Sarana telah mencapai progres 86 persen, sementara dua perusahaan lainnya masih menghadapi kendala perizinan dan pembebasan lahan.
Dari sisi fiskal, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD 2025 mencapai 43,03 persen dan ditargetkan meningkat menjadi 51,76 persen pada APBD 2026. Realisasi belanja daerah mencapai 92,90 persen dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar 101,14 persen.
Optimalisasi PAD dilakukan melalui digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi, penguatan SDM, serta pemanfaatan aset daerah melalui sistem seperti SIMBADA dan aplikasi terintegrasi lainnya.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, predikat Reformasi Birokrasi Provinsi Jambi meningkat dari B pada 2023 menjadi BB pada 2024. Fokus diarahkan pada reformasi birokrasi tematik yang berdampak langsung terhadap peningkatan investasi, perizinan, dan kepuasan layanan publik.
Penerapan sistem OSS berbasis risiko (OSS RBA) juga dilakukan untuk mencegah tumpang tindih regulasi. Adapun kewenangan pertambangan batubara dan emas, termasuk penanganan tambang ilegal, berada di bawah Pemerintah Pusat, sementara pemerintah provinsi berperan dalam pengawasan aspek lingkungan.
Sebagai penutup, Gubernur Al Haris menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas masukan dan rekomendasi konstruktif terhadap LKPJ 2025. Ia menegaskan bahwa seluruh catatan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan kebijakan ke depan.
“Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta memastikan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat demi terwujudnya Jambi yang berdaya saing, berkelanjutan, dan sejahtera,” pungkasnya. (Diskominfo Provinsi Jambi)**
