DPD RI

DPRD Kota Sungai Penuh Gelar Rapat Paripurna Ikuti Sidang Tahunan MPR RI dan Pidato Kenegaraan Presiden

Daerah | Jumat, 14 Agu 2026 - 14:07 WIB

Jumat, 14 Agu 2026 - 14:07 WIB

DPRD Kota Sungai Penuh menggelar Rapat Paripurna mengikuti Sidang Tahunan MPR RI dan mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Tahun 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI 2026 Digelar

Daerah | Jumat, 14 Agu 2026 - 09:13 WIB

Jumat, 14 Agu 2026 - 09:13 WIB

Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI digelar Jumat, 14 Agustus 2026. Presiden RI menyampaikan Laporan Kinerja Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan HUT Ke-81 RI serta agenda RAPBN 2027.

Wako Alfin Terima Kunjungan DPD RI dan OJK, Dorong Penguatan UMKM

Daerah | Selasa, 5 Mei 2026 - 17:17 WIB

Selasa, 5 Mei 2026 - 17:17 WIB

Wali Kota Sungai Penuh Alfin menerima kunjungan DPD RI dan OJK Provinsi Jambi untuk memperkuat sinergi pengembangan UMKM, meningkatkan literasi keuangan, serta memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha daerah.

Polda Jambi Dan Komite I DPD RI Bahas Strategi Pemberantasan Narkotika

Daerah | Rabu, 25 Feb 2026 - 21:29 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 - 21:29 WIB

Kami menyambut baik kegiatan reses ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Polda Jambi dengan DPD RI, terutama dalam mendukung kebijakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberantasan narkotika di wilayah Jambi,” ujarnya.

Gerakan Riau Daerah Istimewa Menggema di Jakarta

Daerah | Selasa, 11 Nov 2025 - 18:42 WIB

Selasa, 11 Nov 2025 - 18:42 WIB

 “Saya yakin semua akan terwujud jika kita bersatu Pemerintah Provinsi Riau, Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), tokoh masyarakat, hingga rakyat Riau di mana pun berada. Bismillah, kita perjuangkan bersama Riau Daerah Istimewa,” tutup Rusli Effendi penuh optimisme.

Ketua DPD RI Dukung Sikap Gubernur Protes Pemangkasan Dana TKD

Daerah | Sabtu, 11 Okt 2025 - 21:56 WIB

Sabtu, 11 Okt 2025 - 21:56 WIB

“Kebijakan efisiensi dan pemangkasan alokasi TKD pemerintah dalam nota APBN 2026 menimbulkan dampak ganda terhadap agenda otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Para Gubernur memiliki hak untuk mempertanyakan dasar kebijakan yang dinilai berpotensi mengganggu kinerja mereka,” ujar Sultan melalui keterangan resminya, Sabtu (11/10).