Aliansi Merah Putih menyampaikan empat tuntutan utama dalam pertemuan bersama DPR RI dan KemenPANRB, mulai dari penerbitan RPP UU ASN, peralihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK penuh waktu, hingga usulan gaji ditanggung APBN.

Sinyal pengalihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu semakin menguat. Kemendagri akan membahas skema peralihan status dan usulan gaji PPPK dari APBN pada audiensi 3 Juni 2026.

Pemerintah pusat mulai serius menangani persoalan PPPK. Menteri PANRB Rini Widyantini bersama Menteri Keuangan dan Mendagri menggelar rapat koordinasi untuk memastikan kepastian kerja, pembayaran gaji, dan penataan PPPK di daerah.

Pemerintah Kabupaten Kerinci mulai membayarkan gaji PPPK Paruh Waktu. Hingga Selasa (10/3/2026) pukul 15.00 WIB, realisasi pembayaran telah mencapai Rp3,7 miliar kepada 2.493 pegawai dari total 2.733 PPPK yang tersebar di 30 OPD.

Pemberian THR ini berlaku untuk seluruh PPPK, termasuk mereka yang bekerja dengan skema paruh waktu. Regulasi pemerintah menegaskan bahwa PPPK paruh waktu tetap memiliki hak atas tunjangan yang melekat pada status kepegawaiannya.