DPR RI melalui Komisi X mengusulkan gaji minimum guru sebesar Rp5 juta per bulan serta menyiapkan alokasi anggaran 2027 untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN dan non-ASN.

Komisi VIII DPR RI menegaskan komitmennya meningkatkan kesejahteraan guru honorer non-ASN dan memperkuat dukungan bagi pesantren saat kunjungan kerja spesifik di Banda Aceh

DPR RI mendukung usulan Badan Gizi Nasional agar motor listrik aset negara diprioritaskan untuk guru honorer di daerah guna meningkatkan mobilitas, kesejahteraan, dan pemanfaatan aset publik secara optimal.

Wacana PPPK diangkat menjadi PNS tanpa tes kembali mencuat. DPR menilai pengabdian panjang dapat menjadi bentuk seleksi, namun usulan tersebut masih menuai pro dan kontra.

DPR RI mendorong penataan guru honorer menjadi ASN melalui skema PPPK dan PPPK paruh waktu. Hetifah Sjaifudian menegaskan status guru harus diperjelas demi kesejahteraan dan pendidikan.

Meski DPR menyatakan akan mengawal, masyarakat mempertanyakan lambannya proses pengangkatan. Jika memang menjadi prioritas nasional, mengapa pengangkatan guru honorer masih sangat terbatas? Jika pengawasan dilakukan secara serius, mengapa masih banyak guru yang terjebak dalam ketidakpastian?

“Ini sangat miris. Seorang guru honorer dengan gaji hanya sekitar Rp400 ribu per bulan, mengabdi mendidik anak bangsa, justru harus berhadapan dengan proses hukum,” ujar Hinca.