DPR RI menegaskan komitmennya memperkuat regulasi kehutanan dan mendorong sanksi tegas terhadap pelaku perusakan hutan akibat aktivitas tambang demi menjaga kelestarian lingkungan.

“Saya berterima kasih atas nama negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara telah bekerja keras dengan sangat sulit di medan-medan yang sulit. Harus verifikasi, mengecek, empat juta hektare tidak sedikit. Luas lahan, jumlah korporasi-korporasi yang melanggar, upaya-upaya mereka untuk menghambat verifikasi, menghambat penyelidikan, menghambat investigasi, serta berbagai bentuk perlawanan yang kita mengerti dan kita pahami,” ujar Presiden Prabowo.

“Koridor ini adalah jalur hidup yang sangat penting bagi pergerakan alami gajah Sumatera. Negara hadir sepenuhnya untuk memastikan kawasan ini tetap terlindungi dan berfungsi sebagaimana mestinya,” tegas Menhut Raja Antoni.

Para pemerhati lingkungan menyuarakan kekhawatiran bahwa peningkatan deforestasi di Kalimantan Timur dapat berdampak pada kualitas udara, meningkatnya risiko banjir dan tanah longsor, serta hilangnya habitat satwa endemik Kalimantan. Mereka mendesak pemerintah pusat dan daerah memperketat pengawasan izin tata guna lahan, memperkuat upaya rehabilitasi hutan, serta menindak tegas pelanggaran di lapangan.

Rapat koordinasi tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kepolisian RI, serta Ditjen Imigrasi.

 “Pemerintah tidak akan memberi ruang bagi praktik perambahan di kawasan konservasi dan hutan negara. Kami akan menindak tegas siapa pun yang merusak habitat satwa dilindungi, terutama Gajah Sumatera yang kini populasinya sangat terancam,” tegasnya.