Home / Daerah / Internasional / Nasional / News

Kamis, 2 Juli 2026 - 08:49 WIB

DPR RI Dorong Penguatan Regulasi dan Sanksi Tegas untuk Lindungi Kawasan Hutan dari Aktivitas Tambang

Oplus_131072

Oplus_131072

Jakarta, http://Eksisjambi.com  – Perlindungan kawasan hutan kembali menjadi perhatian serius di tengah meningkatnya kerusakan lingkungan yang di picu oleh aktivitas pertambangan di berbagai wilayah Indonesia. DPR RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat regulasi serta mendorong penegakan hukum yang lebih tegas guna menjaga kelestarian hutan sebagai aset strategis bangsa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib di kelola secara bijaksana dengan prinsip multifungsi. Pengelolaan tersebut bertujuan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologis secara berkelanjutan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan masih tingginya ancaman terhadap kawasan hutan. Aktivitas pertambangan yang semakin masif, terutama yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dan ketentuan hukum, di nilai telah menyebabkan kerusakan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, serta meningkatnya risiko bencana ekologis seperti banjir dan longsor.

Baca Juga :  APBN 2027 Disiapkan Jadi Peredam Kejut Energi Nasional

Menyikapi persoalan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terus mendorong penyempurnaan regulasi di sektor kehutanan agar lebih komprehensif dan mampu menjawab tantangan pengelolaan sumber daya alam saat ini. Selain itu, DPR RI juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten melalui pemberian sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran di kawasan hutan.

Langkah tersebut di harapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan sekaligus memperkuat upaya perlindungan kawasan hutan yang memiliki fungsi vital sebagai penyangga kehidupan, penyerap karbon, pengatur tata air, serta habitat berbagai flora dan fauna.

Baca Juga :  Penutupan Jambore PKK, Pj.Bupati Asraf Terkesan lomba Masakan Pangan lokal Untuk Mencegah Stunting 

DPR RI juga menilai bahwa upaya rehabilitasi terhadap kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan harus menjadi prioritas. Program pemulihan hutan perlu di lakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan agar fungsi ekologis hutan dapat kembali optimal.

Dengan penguatan regulasi, pengawasan yang lebih efektif, serta penegakan hukum yang tegas, di harapkan pengelolaan hutan di Indonesia dapat berjalan secara berkelanjutan. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mewariskan sumber daya alam yang sehat bagi generasi mendatang.**

Share :

Baca Juga

Advertorial

Gubernur Al Haris : Pengusaha Batubara Jangan Cuma Ambil Untung, Segera Selesaikan Jalan Khusus

Advertorial

Gubernur Al Haris : Pemprov Jambi Dukung Penuh Berikan Perlindungan Jaminan Sosial

Bangko

Ahmad Khoirudin Mantan Sekban BPPRD Merangin Kini Nahkodai Dinas Kominfo Merangin

Advertorial

Pelantikan PJ.Bupati Asraf Resmi oleh Gubernur Jambi Alharis

Advertorial

Kepala Desa Lagan Ilir Ucapkan Selamat Atas Pelantikan Bupati Dillah Hich dan Wakil Bupati Muslimin Tanja Kabupaten Tanjab Timur Periode 2025 – 2030
Pemerintah menarik 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai standar kandungan gizi dan dijual di atas harga wajar. Produk diproses sesuai ketentuan hukum.

Daerah

Pemerintah Tarik 25 Merek Beras Fortifikasi, Diduga Tak Sesuai Standar Gizi dan Dijual Terlalu Mahal

Daerah

Donat Empuk Ala J.Co, Lembut Mengembang dan Anti Gagal

Daerah

Resep Sayur Buncis Kol yang Gurih, Renyah, dan Praktis, Cocok Jadi Menu Sehari-hari